Implementasi Operasi Yustisi Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Mencegah Penyebaran Covid -19 di wilayah hukum Polres Semarang
| No. Panggil : | 78-2021-42 |
| Nama Orang : | Fika Putri Pamungkas |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta : STIK Lemdiklat Polri, 2021 |
| Bahasa : | |
| Deksipsi Fisik : | xiv, 152 hlm : ilus : 30 cm |
| Catatan Umum : | |
| Lembaga Pemilik : | |
| Lokasi : |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 78-2021-42 | 78-2021-42 | TERSEDIA |
16.AK.FIKA PUTRI PAMUNGKAS.pdf
Baca Online :: Unduh
Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 58702 |
Dalam rangka merespon meningkatnya penyebaran Covid-19, Polres Semarang
berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19. Pemerintah melalui
jajaran Polri sendiri menggelar Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan. Operasi
ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Polres Semarang.
Pelaksanaan Operasi Yustisi Polres Semarang beragam sesuai dengan Peraturan
Daerah, ada yang sifatnya pendekatan sosial seperti teguran atau sanksi fisik dan ada
yang berupa denda. Diharapkan dengan sanksi tersebut mampu menggugah kesadaran
masyarakat untuk disiplin menerapkan Protokol Kesehatan mencegah penyebaran
Covid-19. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran dan dapat
memahami bagaimana implementasi Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan
dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Semarang.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi, teori manajemen, teori ilmu
kepolisian dan teori pemolisian masyarakat. Peneliti juga menggunakan beberapa
konsep yaitu konsep Operasi Yustisi, serta konsep Pandemi Covid-19.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga unsur
utama yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Polres Semarang dan pencegahan Covid-19 Kabupaten Semarang melakukan
berbagai upaya dalam rangka Operasi Yustisi diantaranya dengan melakukan
penyekatan di beberapa titik akeses keluar dan masuk Kabupaten Semarang,
pengecekan data KTP masyarakat, razia penggunaan masker, dan pembatasan jarak
penumpang pada angkutan umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi juga melibatkan pihak
terkait yang tergabung pada Satgas Covid-19 dan memberikan himbauan kepada
masyarakat untuk melakukan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjahui kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi) dan pemberian sanksi
kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor
12 Tahun 2021. Pelaksanaan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan ini mengalami
beberapa kendala dalam pelaksanaannya dan ditemukan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Wilayah Hukum
Polres Semarang.
Dalam proses implementasi apabila dilihat dari jumlah masyarakat yang
melakukan pelanggaran protokol kesehatan dapat dikatakan sudah berjalan baik.
Meskipun Opeasi Yustisi Protokol Kesehatan ini berdampak baik, pemerintah tidak dapat
menghentikan pelaksanaannya karena mengingat penyebaran Covid-19 belum
sepenuhnya hilang sehingga masih butuh banyak peningkatan dalam pelaksanaan.
berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19. Pemerintah melalui
jajaran Polri sendiri menggelar Operasi Yustisi Penegakan Protokol Kesehatan. Operasi
ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di Polres Semarang.
Pelaksanaan Operasi Yustisi Polres Semarang beragam sesuai dengan Peraturan
Daerah, ada yang sifatnya pendekatan sosial seperti teguran atau sanksi fisik dan ada
yang berupa denda. Diharapkan dengan sanksi tersebut mampu menggugah kesadaran
masyarakat untuk disiplin menerapkan Protokol Kesehatan mencegah penyebaran
Covid-19. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran dan dapat
memahami bagaimana implementasi Operasi Yustisi penegakan protokol kesehatan
dalam mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Polres Semarang.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi, teori manajemen, teori ilmu
kepolisian dan teori pemolisian masyarakat. Peneliti juga menggunakan beberapa
konsep yaitu konsep Operasi Yustisi, serta konsep Pandemi Covid-19.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga unsur
utama yaitu: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Polres Semarang dan pencegahan Covid-19 Kabupaten Semarang melakukan
berbagai upaya dalam rangka Operasi Yustisi diantaranya dengan melakukan
penyekatan di beberapa titik akeses keluar dan masuk Kabupaten Semarang,
pengecekan data KTP masyarakat, razia penggunaan masker, dan pembatasan jarak
penumpang pada angkutan umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi juga melibatkan pihak
terkait yang tergabung pada Satgas Covid-19 dan memberikan himbauan kepada
masyarakat untuk melakukan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjahui kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi) dan pemberian sanksi
kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor
12 Tahun 2021. Pelaksanaan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan ini mengalami
beberapa kendala dalam pelaksanaannya dan ditemukan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Wilayah Hukum
Polres Semarang.
Dalam proses implementasi apabila dilihat dari jumlah masyarakat yang
melakukan pelanggaran protokol kesehatan dapat dikatakan sudah berjalan baik.
Meskipun Opeasi Yustisi Protokol Kesehatan ini berdampak baik, pemerintah tidak dapat
menghentikan pelaksanaannya karena mengingat penyebaran Covid-19 belum
sepenuhnya hilang sehingga masih butuh banyak peningkatan dalam pelaksanaan.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive