Implementasi sistem tilang dalam rangka mewujudkan tertib berlalu lintas di wilayah pelalawan
| No. Panggil : | 55-10-071 |
| Nama Orang : | Setiawan Eko Prasetiyo |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta : PTIK, 2010 |
| Bahasa : | none |
| Deksipsi Fisik : | xiii, 90 hal.: 29 cm |
| Catatan Umum : | |
| Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK |
| Lokasi : | Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 55-10-071 | 55-10-071 | TERSEDIA |
55-10-071.pdf| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 42660 |
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem tilang di wilayah Pelalawan. Selanjutnya dengan dilandasi konsep dan teori penulis membahas tentang operasionalisasi sistem tilang dalam kegiatan penegakan hukum dibidang lalu lintas oleh satuan lalu lintas Polres Pelalawan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas di wilayah Polres Pelalawan. Oleh karena hal tersebut penulis melaksanakan penelitian di Kabupaten Pelalawan selama lebih kurang 18 hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan 6 Juni 2010. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang di wilayah Polres Pelalawan?. Dalam melaksanakan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rumusan persoalan :sebagai berikut: '•Pertama, bagaimana gambaran umum pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Pelalawan ?, Kedua, bagaimanakah pemahaman personel Polres Pelalawan tentang penindakan pelanggaran lalu lintas. dengan sistem tilang?. Ketiga, bagaimanakah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem tilang di wilayah Polres Pelalawan?.
Ternuan dalam kegiatan penelitian adalah kondisi pelanggaran lalu lintas secara urnurn masih banyak diketemukan terjadi di wilayah Pelalawan. Kcndisi tersebut menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem tilang yang telah diterapkan oleh satuan laiu lintas Polres Pelalawan belum berjalan dengan maksimal. Kondisi tersebut disebabkan antara lain kurangnya kemampuan personel Polres Pelalawan secara umum maupun satuan lalu lintas yang dikedepankan dalam implementasi sistem tilang, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung implementasi sistem tilang, belum adanya kebijakan dari pimpinan Polres yang memperbolehkan satuan Sarnapta maupun Polsek yang mengemban tugas patroli dapat mempergunakan blanko tilang. Sedangkan dalam proses penyelesaian denda tilang, masyarakat yang ditilang Iebih memilih untuk titip denda tilang kepada personel lalu iintas yang telah ditunjuk khusus, daripada harus mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Pelalawan.
Berdasarkan basil penelitian ini, saran yang dapat diberikan penulis berlalu lintas di wilayah Pelalawan terlebih dahulu dipahami bahwa keberhasilan implementasi perlu didukung dengan peningkatan kemampuan personel melalui kegiatan pelatihan secara periodik maupun melalui Dikjur lantas, penambahan terhadap alutlaisus dan alkomlek seperti HT, signal light (senter lantas) maupun Ranmor R2 maupun R4 dinas, serta perlunya dibuat suatu kebijakan oleh Kapoires agar blanko tilang dapat juga digunakan oleh satuan Samapta maupun Polsek yang bertugas pada Unit Patroli sehingga pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan hukum dibidang Isla lintas dapat berjalan maksimal.
Ternuan dalam kegiatan penelitian adalah kondisi pelanggaran lalu lintas secara urnurn masih banyak diketemukan terjadi di wilayah Pelalawan. Kcndisi tersebut menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem tilang yang telah diterapkan oleh satuan laiu lintas Polres Pelalawan belum berjalan dengan maksimal. Kondisi tersebut disebabkan antara lain kurangnya kemampuan personel Polres Pelalawan secara umum maupun satuan lalu lintas yang dikedepankan dalam implementasi sistem tilang, terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung implementasi sistem tilang, belum adanya kebijakan dari pimpinan Polres yang memperbolehkan satuan Sarnapta maupun Polsek yang mengemban tugas patroli dapat mempergunakan blanko tilang. Sedangkan dalam proses penyelesaian denda tilang, masyarakat yang ditilang Iebih memilih untuk titip denda tilang kepada personel lalu iintas yang telah ditunjuk khusus, daripada harus mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Pelalawan.
Berdasarkan basil penelitian ini, saran yang dapat diberikan penulis berlalu lintas di wilayah Pelalawan terlebih dahulu dipahami bahwa keberhasilan implementasi perlu didukung dengan peningkatan kemampuan personel melalui kegiatan pelatihan secara periodik maupun melalui Dikjur lantas, penambahan terhadap alutlaisus dan alkomlek seperti HT, signal light (senter lantas) maupun Ranmor R2 maupun R4 dinas, serta perlunya dibuat suatu kebijakan oleh Kapoires agar blanko tilang dapat juga digunakan oleh satuan Samapta maupun Polsek yang bertugas pada Unit Patroli sehingga pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan hukum dibidang Isla lintas dapat berjalan maksimal.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive