Tesis KIK :: Kembali :: Sitasi

 T2-99-018.pdf :: Unduh

Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online

Salah satu dari khas dan perekonomian negara dunia ketiga termasuk Indonesia adalah adanya perbedaan yang mencolok antara sektor formal dan sektor informal, seperti kemampuan untuk menampung tenaga kerja dan perlindungan hukum. Sektor inforral sangat banyak menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, akan tetapi sering dilupakan bahkan terpinggirkan, dalam kebijakan perekonomian nasional, padahal keberadaan sektor informal sering disebut oleh para ahli dan pengamat ekonomi sebagai katup pengaman atau bumper sistem perekonomian nasiona!, karena merupakan bagian dan keseluruhan sistem perekonomian nasianal_
Demikian juga halnya dengan kota Jakarta, seperti kota-kota besar lainnya dengan tingkat pengangguran yang besar, lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, menjadikan pekerjaan di sektor informal sebagai pilihan altematif dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, untuk menjadi Iebih layak, beradab dan lebih baik. Hal ini disebabkan karena pekerjaan sektor informal tidak memerlukan persyaratan-persyaratan khusus dan mudah untuk dimasuki oleh siapa saja, dengan modal usaha yang relatif kecil, rnenjadikan sektor informal dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar.
Sektor formal hanyalah istilah penggolongan dari beberapa jenis pekerjaan yang menggunakan modal usaha yang kecil sepeti pedagang kakilima, tukang becak, buruh bangunan, pedagang makanan dan lain-lain. Akan tetapi pedagang kakilima lebih sering diidenlikkan sebagai sektor informal karena jenis pekerjaan ini sangat banyak dijumpai dikota besar dan dianggap menjadi penyebab ketidaktertiban,.
Kehadiran pedagang kakilima menimbulkan berbagai masalah dilematis yang disatu pihak sebagai pekerjaan alternatif yang dapat menampung angkatan kerja dalem. jumlah banyak , s.edangkan dipihak lain dltuding sebagai penyebab kemacetan dan kesemrawutan Ialulintas dan sangat menganggu kebersihan dan kenyamanan kota. Sehingga pedagang kakilima menjadi sasaran yang harus dibersihkan atau ditertibkan. Tindakan penertiban ini dilakukan dalam bentuk tindakan represif seperti penggusuran atau penyitaan terhadap bararig pedagang kakilima.