Skripsi STIK-PTIK :: Kembali :: Sitasi

 53-09-052.pdf :: Unduh

Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online

Dalam rangka mewujudkan polisi sebagaimana harapan masyarakat di atas, Poh-i telah melakukan berbagai upaya pembenahan, baik dari aspek struktural maupun aspek instrumental bermuara pada aspek kultural, karena semuanya harus terwujud dalam bentuk dan kualitas kinerja Polri terhadap masyarakat. Aspek kultural menggambarkan budaya kepolisian yang langsung ditanggapi oleh masyarakat dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku anggota Polri.
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Satuan Lalu Lintas Poltabes Pontianak dalam melaksanakan pelayanan SIM sebagai implementasi dari tuntutan Reformasi Birokrasi?, Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Satuan Lalu Lintas Poltabes Pontianak dalam melaksanakan pelayanan SIM sebagai implementasi dari tuntutan Reformasi Birokrasi?, Bagaimana tanggapan masyarakat atas pelayanan SIM oleh Satlantas Poltabes Pontianak dengan menggunakan Unit Mobil SIM Keliling?. Pada kepustakaan konseptual penulis menggunakan beberapa konsep guna menganalisis permasalahan di atas. Konsep tersebut adalah Konsep Pelayanan Publik, Teori Koordinasi, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Majemuk, Konsep Kinerja, Konsep manajemen dan Konsep Polmas. Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Studi Kasus.
Adapun basil analisis dari permasalahan yang pertama menyatakan bahwa Perpolisian Masyarakat atau Palmas merupakan salah satu model atau gaya yang paling inovatif untuk mendukung upaya-upaya Refoiniasi Birokrasi kepolisian yang diupayakan baik oleh pihak kepolisian sendiri maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat. Berkaitan dengan fungsi pelayanan masyarakat tersebut, maka Sat Lantas Poltabes Pontianak yang mengemban salah satu fungsi pelayanan masyarakat di wilayah hukum Poltabes Pontianak dalam hal pelayanan pembuatan SIM yang juga telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi. Penerapan Konsep Polmas dalam pelayanan pembuatan SIM di Poltabes Pontianak diwujudkan dalam perilaku anggota Unit SIM yang sopan, ramah dan menepati waktu.
Sedangkan faktor yang mempengaruhi manajemen pelayanan SIM sebagai implementasi dari tuntutan Refonnasi Birokrasi Polri. Pertama, Faktor Kepemimpinan. Faktor ini merupakan faktor pendukung. Kedua, Faktor Sarana dan Prasarana. Faktor ini merupakan faktor penghambat. Dilihat dari sisi eksternal adalah Per-tama, Faktor Kesadaran Masyarakat_ Faktor ini merupakan faktor pendukung. Kedua, Dukungan Pemerintah Setempat. Faktor ini merupakan faktor pendukung anggota Sat Lantas Poltabes Pontianak dalam manajemen pelayanan SIM sebagai implementasi dari tuntutan Reformasi Birokrasi Polri.
Tanggapan masyarakat atas manajemen pelayanan SIM oleh Sat Lantas Poltabes Pontianak sebagai implementasi dari tuntutan Reformasi Birokrasi Polri adalah sangat puas. Dari berbagai pendapat masyarakat yang merupakan nara sumber dalam penelitian ini menyatakan hal yang sama. Walaupun biaya yang dibayarkan dalam pengurusan SIM lebih besar dari biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah namun masyarakat tetap puas akibat adanya kinerja para anggota Unit SIM Sat Lantas Poltabes Pontianak yang bersikap sopan, santun dan bekerja cepat. Dengan adanya kemudahan dalam proses pembuatan SIM maka secara langsung maupun tidak langsung masyarakat telah disadarkan untuk turut mematuhi peraturanperaturan yang berkaitan dengan biding lalu lintas.