Pelaksanaan program Quick Wins dalam bidang penegakan hukum pada Satreskrim Poltabes Jambi
Nama Orang : | Iwan Ariyandhy |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta : PTIK, 2009 |
Bahasa : | none |
Deksipsi Fisik : | xiii, 76 hlm.: 30 cm |
Catatan Umum : | |
Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK |
Lokasi : |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
53-09-039 | TERSEDIA |
53-09-039.pdf :: Unduh
Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 35055 |
Penelitian tentang "Pelaksanaan Program Quick Wins dalam Bidang Penegakan IJukunr pada Sat Reskrim Poltabes Jambi, bertujuan mendeskripsikan tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Poltabes Jambi. Proses penyidikan yang dimaksud dikaitkan dengan Manajernen Operasional Reserse (MOR) mengacu kepada konsep penyidikan sesuai KUHAP guna mewujudkan visi dan misi Polri dalam melaksanakan reformasi birokrasi pada konteks implementasi Program Quick Wins.
Dalam menjawab tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan secara terlibat dimana data atau informasi yang penulis kumpulkan di lapangan berdasarkan basil wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan analisis berdasarkan kepustakaan konseptual.
Berdasarkan basil pembahasan pada Bab V, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Reskrim Poltabes Jambi saat ini berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri pada aspek penegakan hukum. Melalul fungsi pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung dapat dihasilkan sebuah keluaran produk hukum berupa basil penyidikan yang tepat dan akurat sehingga memenuhi ketentuan yang telah digariskan dalam KUHAP.
Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Reskrim Poltabes Jambi, secara internal terdiri dari aspek SDM yang kurang professional (khususnya para penyidik pembantu), terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyidikan, persepsi anggota yang masih menggunakan paragdima lama (bukan melayani, tapi dilayani), keterbatasan anggaran dan logistik, serta kesejahteraan anggota. Sedangkan secara eksternal, masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang kepolisian berparadigma lama, sosialisasi program Quick Wins yang masih sangat minim, serta anggapan menurunkan kredibilitas masyarakat apabila berurusan dengan polisi.
Poltabes Jambi khususnya Sat Reskrim dalam menyikapi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan program Quick Wins tersebut melakukan beberapa langkah strategis dengan melaksanakan reformasi birokrasi dibidang penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan. Reformasi yang dimaksud yaitu mengimplementasikan percepatan proses penyidikan secara transparan dan obyektif diantaranya kelengkapan administrasi penyidikan (Mindik) dan menerbitkan SP2HP. Hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Polri sebagai penegak hukum kepada stake holdernya yaitu masyarakat.
Dalam menjawab tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan secara terlibat dimana data atau informasi yang penulis kumpulkan di lapangan berdasarkan basil wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Kemudian dilakukan analisis berdasarkan kepustakaan konseptual.
Berdasarkan basil pembahasan pada Bab V, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Reskrim Poltabes Jambi saat ini berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri pada aspek penegakan hukum. Melalul fungsi pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung dapat dihasilkan sebuah keluaran produk hukum berupa basil penyidikan yang tepat dan akurat sehingga memenuhi ketentuan yang telah digariskan dalam KUHAP.
Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Reskrim Poltabes Jambi, secara internal terdiri dari aspek SDM yang kurang professional (khususnya para penyidik pembantu), terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penyidikan, persepsi anggota yang masih menggunakan paragdima lama (bukan melayani, tapi dilayani), keterbatasan anggaran dan logistik, serta kesejahteraan anggota. Sedangkan secara eksternal, masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang kepolisian berparadigma lama, sosialisasi program Quick Wins yang masih sangat minim, serta anggapan menurunkan kredibilitas masyarakat apabila berurusan dengan polisi.
Poltabes Jambi khususnya Sat Reskrim dalam menyikapi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan program Quick Wins tersebut melakukan beberapa langkah strategis dengan melaksanakan reformasi birokrasi dibidang penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan. Reformasi yang dimaksud yaitu mengimplementasikan percepatan proses penyidikan secara transparan dan obyektif diantaranya kelengkapan administrasi penyidikan (Mindik) dan menerbitkan SP2HP. Hal ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Polri sebagai penegak hukum kepada stake holdernya yaitu masyarakat.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive