Anak merupakan generasi penerus di dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai penerus generasi bangsa sudah seharusnya hak-hak yang ada di dalam diri anak dilindungi oleh pemerintah. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian kecil dari aturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun didalam pelaksanaannya masih ditemukan belum berjalannya mekanisme yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak yang dialkukan oleh aparat penegak hukum. Demikian juga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Polres Rejang Lebong didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak, masih terdapat beberapa kekurangan dan penyimpangan dari ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 dan Undang-Undang No.23 tahun 2002. Kekurangan dan penyimpangan yang dilakukan dan dihadapi penyidik tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polres Rejang Lebong serta masih adanya kecurigaan dari jaksa penuntut umum terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu didalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal tersebut yang menarik penulis untuk melakukan penelitian agar dari hasil penelitian yang dilakukan dapat benar-benar mengungkap kekurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu didalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.
50-08-148.pdf