Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia, menjadikan setiap wilayah berlomba membangun dan memajukan daerahnya dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada termasuk sumber daya alam yang dimiliki. Apalagi setelah diundangkannya UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya otonomi, daerah memiliki kewenangan salah satunya untuk mengatur dan rtembuat peraturan yang diberlakukan di daerahnya. Salah satu kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah kegiatan lelang lebak lebung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2002. Kegiatan lelang ini berbeda dengan lelang pada umumnya karena yang menjadi obyek adalah sungai atau rawaberupa lebak lebung. Lebak lebung adalah suatu areal sungai dan tanah yang terdiri dari rawa-rawa dan tanah rendah yang berair yang secara berkala atau terus menerus digenangi air. Area ini pada scat air pasang menjadi tempat berkembang biak bagi ikan air tawar serta biota lain yang merupakan komoditi dengan nilai: jual cukup tinggi dan sebagai sumber mata pencaharian penduduk nelayan dan petani. Pada pelaksanaannya eksploitasi sumber daya ikan dalam lebak Iebung dilakukan dengan mekanisme lelang yaitu hak pengelolaan lebak lebung diberikan kepada pemenang lelang yang memberikan penawaran tertinggi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui secara mendalam gambaran tentang kegiatan lelang lebak lebung dilihat dari sudut pandang penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui banyak pelanggaran hukum dan tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan lelang tersebut, namun perkara yang dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh para penyidik yaitu Polri dan PPNS dan Dinas Kelautan dan Perikanan masih minim sekali. Pelanggaran dan tindak pidana digolongkan pelanggaran pada saat lelang, pencurian ikan dalam obyek lelang, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan lelang lebak lebung seperti penipuan, penggelapan, penghinaan. Pelanggaran hukum tersebut terjadi karena adanya faktor kebutuhan, pertentangan antar masyarakat pemilik modal dengan nelayan miskin, juga karena tidak adanya penjagaan. Agar dapat mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada kegiatan lelang lebak lebung, disarankan untuk meningkatkan kerjasama antara penyidik Polri dengan PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang kegiatan lelang tersebut serta sarana dan prasarana serta anggaran yang menunjang penegakan hukum. Dengan kerjasama dari semua pihak, pelaksanaan penegakan hukum dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.
49-08-031.pdf :: Unduh