Gambaran permasalahan perdagangan perempuan di Indonesia merupakan suatu fenomena tersendiri. Pada banyak kasus perdagangan perempuan di Indonesia terjadi dalam bentuk pelacuran di lokalisasi-lokalisasi pelacuran di Indonesia. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan studi kasus mengenai perdagangan perempuan di Gang Dolly Surabaya. Dalam kasus tersebut banyak pelacur di bawah umur melakukan pekerjaan prostitusi dengan berbagai alasan meski pada ujung-ujungnya adalah faktor ekonomi. Para korban umumnya dijual dan kemudian dieksploitasi secara seksual baik oleh oknum yang mengantar mereka ke lokalisasi pelacuran tersebut maupun setelah berada di lokalisasi. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (l) Bagaimana praktik perdagangan perempuan yang terjadi di wilayah Polwiltabes Surabaya? Ditinjau dari penyebab dan modus operandinya. (2) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya?. (3) Apa saja faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur oleh Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polwiltabes Surabaya. Berdasarkan temuan penelitian ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur adalah sebagai berikut: faktor ekonomi, faktor kurangnya pendidikan pada perempuan, sempitnya lapangan pekerjaan, adanya mata rantailjaringan perdagangan perempuan. Modus operandi perdagangan perempuan di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polwiltabes Surabaya adalah sebagai berikut: perekrutan, penipuan, pengeksploitasian, pemaksaan. Proses penyidikan yang dilakukan Polwiltabes Surabaya sudah cukup baik dengan membuat rencana penyidikan terlebih dahulu, namun proses tersebut dinilai kurang efektif karena keterbatasan aturan-aturan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Adapun kendala penyidikan adalah belum adanya penegakan hukum yang dapat menimbulkan efek jera. Kemudian sering terjadinya kebocoran bahwa akan adanya operasi terhadap lokalisasi. Serta kurang komunikatifnya korban dan tugas polisi yang multifungsi. Penulis menyarankan: adanya kerjasama dari instansi pemerintah agar dapat memberikan jalan keluar. Misalnya menciptakan lapangan kerja yang dapat menerima dari kalangan pendidikan yang rendah. Kemudian tak lupa agar pemerintah dari Departemen Pendidikan Nasional untuk menggalakan pendidikan gratis di lokasi-lokasi yang rawan kemiskinan sehingga dapat menangkal adanya perdagangan wanita di bawah umur.
48-07-115.pdf