Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja RPK Polwiliabes Bandung dalam melayani dan menangani masalah-masalah kemasyarakatan, khususnya eksploitasi seksual komersial anak di wilayah kerjanya. Fenomena empirik yang menunjukkan banyaknya kasus merupakan bukii tak terbantahkan bahwa kinerja institusi pemerintah yang berwenang, dalam hal ini RPK belum optimal sehingga belum berhasil mengimplementasikan kebijakan penanganan permasalahan eksploitasi seksual anak. Pada tataran implementasi kebijakan, kendala yang masih banyak ditemui diantaranya: kurangnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat maupun pihak terkait, minimnya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, lemahnya kerjasama dengan instilusi terkait dalam membangun jejaring penanganan terhadap korban. Masalah tersebut diduga berkaitan dengan belum efektifnya faktor-faktor implementasi kebijakan yang menyangkut dimensi-dimensi komunikasi, sumher daya, disposisi dan struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif dengan teknik pengumpulan aata studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi dan kuesioner. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh dimana keseluruhan unsur populasi dijadikan sampel. Adapun rancangan uji hipotesis untuk menguji besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan metode analisis jalur {Path Analysis). Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan terhadap kinerja unit RPK Polwiltabes Bandung. Implerrentasi kebijakan berdasarkan dimensi-dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja unit RPK Polwiltabes Bandung. Berdasarkan hasil penelitian rekomendasi yang diajukan adalah selayaknya kebijakan dapat ditransmisikan dengan akurat, jelas dan konsisten kepada seluruh unsur pelaksana kebijakan, stakeholders terkait serta masyarakat 1uas. Untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif dalam meningkatkan kinerja unit RPK selayaknya Polwiltabes Bandung dapat mengupayakan peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya yang diperlukan. Untuk meningkatkan disposisi implementasi kebijakan selayaknya para penentu kebijakan memperhatikan varian insentif yang dapat diberikan kepada para pelaksana kebijakan, baik yang bersifat material maupun non material. Kejelasan prosedur dan tugas-tugas perlu ditingkatkan. disamping meminimatisir hambatan birokrasi, pembagian tugas yang memadai, jelasnya mekanisme pertanggungjawaban, kewenangan penyelenggaraan serta peningkatan upaya koordinasi dengan instilusi terkait, serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual komersial anak.
48-07-039.pdf