Penelitian ini membahas tentang pengungkapan akar permasalahan kerusakan kawasan hutan yang dikelola perusahaan pemegang izin HTI. Permasalahan pokok dalam penelitian ialah bagaimana pengungkapan akar permasalahan oleh Polda Riau terhadap kerusakan kawasan hutan sebagai akibat kegiatan logging perusahaan pemegang izin HTI? Rumusan sub permasalahan, yaitu: upaya apa yang dilakukan oleh Polda Riau dalam menangani kerusakan kawasan hutan akibat kegiatan logging oleh perusahaan pemegang izin HTI, mengapa kegiatan logging oleh perusahaan pemegang izin HTI merupakan penyebab utama (prima causa) kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau dan bagaimana akibat kegiatan logging yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin HTI tersebut terhadap kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pemeriksaan dokumen, focused group discussion dan observasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian yang ditaksanakan di lingkungan Polda Riau dan Provinsi Riau ini bertujuan untuk : (1) menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Riau dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan kegiatan logging oleh perusahaan pemegang izin yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau, (2) mengetahui kegiatan logging yang dilakukan oleh perusahaan pemegang izin HTI dapat menyebabkan kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau, dan (3) menggambarkan tingkat kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau yang diakibatkan kegiatan logging oleh perusahaan pemegang izin HTI. Dalam penelitian ditemukan bahwa kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau diakibatkan oieh banyaknya pemberian izin HTI pada hutan produksi yang masih produktif. Hal ini sangat bertentangan dengan PP No 7 Tahun 1990, PP No 34 Tahun 2002 dan PP No 6 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa kriteria areal hutan yang dapat diberikan izin HTI adalah hutan produksi yang sudah tidak produktif berupa lahan kosong, padang ilalang dan semak belukar. Kriteria areal hutan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini sangat sejalan dengan konsep pembangunan hutan lestari yang menjadi semangat dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembangunan HTI ini sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan areal hutan yang sudah tidak produktif dengan cara penanaman pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Sehingga sangat tidak masuk akal apabila izin HTI ini diberikan pada areal hutan produksi yang masih produktif. Untuk membahas temuan-temuan tersebut, digunakan konsep dan teori, antara lain: Konsep Penegakan Hukum, Konsep Pemilihan Sanksi, Konsep Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Konsep Peran, Konsep-konsep Kehutanan, Konsep Kejahatan Bisnis , Rational Choice Theory, Differential Association Theory, dan Deterrence Theory. Berkaitan dengan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: (1) Metode penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau dalam menangani kerusakan kawasan hutan dengan menggunakan entry point permasalahan illegal logging yang dikembangkan menjadi masalah perusakan Iingkungan hidup terbukti efektif dalam mencegah terjadinya kegiatan illegal logging secara keseluruhan. Polda Riau juga telah berhasil mensiasati pemberian sanksi-sanksi yang selama ini hanya sebatas sanksi administrasi menjadi sanksi pidana, (2) Pemberian izin konsesi HTI yang sangat banyak di Provinsi Riau merupakan penyebab utama kerusakan kawasan hutan yang terjadi. Hal ini diakibatkan oleh tidak seimbangnya kapasitas produksi terpasang dengan kemampuan pasok bahan baku. Guna mengejar target bahan baku yang ada, maka penerbitan IUPHHK - HT yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, (3) Tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh banyaknya izin HTI yang terbit telah mencapai pada tingkat yang mengakibatkan kerusakan yang amat besar. Dleh karena itu, agar kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayo untuk kegiatan industri dapat tetap memperhatikan kelestarian kawasan hutan yang ada, maka diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengusahaan hasil hutan, termasuk aparat penegak hukum, dalam menjalankan peraturan-peraturan kehutanan yang ada.
48-07-022.pdf