Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena banyaknya ditemui kasus penambangan illegal di negara kita. Kegiatan melanggar hukum ini banyak dilakukan oleh masyarakat kecil, yang sehari-harinya selalu terhimpit dengan masalah perekonomian. Menambang secara liar atau tanpa izin telah menjadi pilihan bagi masyarakat tersebut untuk menjawab segala persoalan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak berpikir resiko yang mungkin akan terjadi, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dan lingkungan hidup sekitarnya. Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi alam berupa bahan tambang galian C, yakni: pasir, batu dan sirtu. Masalah penambangan tanpa izin juga mengiringi keberadaan potensi tambang tersebut. Permasalahan ini membuat Polsek Ngoro melalui Babinkamtibmas melakukan upaya pencegahan terhadap penambangan tanpa izin yang terjadi di wilayah hukumnya. Peran kepolisian menjadi sangat dilematis mengingat yang dihadapi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang ekonomi. Bagaimana upaya Babinkamtibmas dalam melakukan kegiatan preemtif dan preventif, menjadi permasalahan pertama dalam penelitian ini. Kemudian dalam menjalankan perannya tersebut, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya. Apa saja faktor-faktor tersebut, menjadi permasalahan kedua daiam penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode yang dipakai adalah dekriptif analisis. Melalui pendekatan dan metode ini akan dapat digambarkan bahwa dalam lingkup Kecamatan, yakni lingkup Kecamatan Ngoro Kabupten Mojokerto. Di sinilah akan terlihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polsek Ngoro dalam rangka melakukan pencegahan terhadap penambangan tanpa izin di wilayahnya. Kondisi yang ada ini diperbandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dulfi Muis, guna memberikan informasi bare tentang kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil analisa perbandingan tidak memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan dalam kegiatan penambangan, serta cara-cara penambangan yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak banyak berbeda. Pihak kepolisian berusaha menekankan pada aspek preemtif dan preventif, dengan maksud agar upaya pencegahan dapat lebih menyentuh ke masyarakat. Hasil analisa juga memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepolisian, yang dilakukan dalam rangka penanggulangan penambangan illegal tersebut. Kesimpulan dari pembahasan penelitian ini diperoleh jawaban tentang permasalahan penelitian. Permasalahan pertama terjawab, bahwa peran kepolisian, dalam hal ini Babinkamtibmas Polsek Ngoro, telah berupaya membentuk Forum Kemitraan Kepolisian Masyaralcat (FKPM) sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kerusakan lingkungan. Sedangkan permasalahan kedua terjawab, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Babinkamtibmas tersebut yaitu faktor kewenangan hukum, faktor kebijakan pimpinan, dan faktor masyarakat.
47-07-131.pdf