Provinsi Sumatera Barat terbentang mulai dari 0° 54' LU - 23° 30 LS dan 98° 36 - 101° 53 Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 42297.30 Km2 dan terdiri dari 7 (Tujuh) Pemerintahan Kota dan 12 (Dua Belas) Kabupaten. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Barat terletak pada posisi yang sangat strategis sehingga memungkin terjadinya upaya pengangkutan kayu-kayu hasil illegal logging untuk diolah lebih lanjut menjadi kayu Moulding. Salah satu kasus illegal logging tersebut adalah kasus PT. Alam Rimba Sumatera yang ditangani oleh Sat II Eksus Dit Reskrim Polda Sumatera Barat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang praktik dari tindak pidana illegal logging PT. Alam Rimba Sumatera yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya serta proses penyidikan tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh Sat II Eksus Polda Sumatera Barat. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, peneliti mencoba memberikan gambaran suau permasalahan secara obyektif berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat II Eksus Dit Reskrim Polda Sumatera Barat dalam kasus tindak pidana illegal logging PT. Alam Rimba Sumatera. Dari temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa praktik illegal logging yang dilakukan oleh Nofrizal Madailing selaku Direktur PT. Alam Rimba Sumatera yang dengan sengaja menguasai dan atau memiliki hasil hutan (kayu gergajian) tanpa disertai dengan SKSHH, berdasarkan tipologi modus operandi yang dipergunakan oleh Mabes Polri adalah tindak pidana dengan modus operandi daerah hilir. Proses penyidikan oleh Sat II Polda Sumatera Barat ditempuh melalui beberapa kegiatan (penyelidikan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi ahli maupun saksi lain, penyitaan terhadap barang bukti dan pemeriksaan terhadap tersangka, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara berkas perkara sudah mengacu kepada ketentuan dalam KUHAP dan sesuai dengan petunjuk lapangan yang dikeluarkan oleh Bareskrim Mabes Polri No.: Juklap/0/II/1/2006 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging dalam bentuk hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan SKSHH. Kendala yang ditemui selama proses penyidikan adalah masalah koordinasi antar penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri Muaro di Sijunjung, masalah keterbatasan biaya dalam proses penyidikan dan masalah keterampilan dari penyidik. Melihat hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar perlunya koordinasi pada level tingkat pimpinan, dalam hal ini Dir Reskrim Polda Sumatera dengan Ketua Pengadilan Negeri Muaro di Sijunjung untuk segera mencari solusiljalan keluar agar permasalahan koordinasi antar penegak hukum di dalam proses penyidikan dapat segera diatasi dan tidak terulang lagi. Untuk permasalahan keterampilan penyidik, penulis menyarankan perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan teknis penanganan tindak pidana illegal logging kepada penyidik Sat 11 Eksus secara bergantian dan melakukan gelar perkara antara Kasat dengan penyidik pembantu di Sat II Eksus di dalam proses penanganan kasus tindak pidana illegal logging yang rumit.
47-07-118.pdf