Propinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kotamadya Pangkalpinang, timah telah menjadi komoditi utama selama berabad-abad. Sejak beberapa dekade, pulau yang terletak di sebelah timur Propinsi Sumatera Selatan ini tercatat sebagai pencetak devisa melalui ekspor timahnya. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, segala kekayaan sumber daya timah di Pulau Bangka diperkirakan akan segera habis seiring dengan tingginya tingkat eksploitasi, yang sebagian besar diakibatkan karena adanya kegiatan penambangan timah inkonvensional (TI). Pendekatan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan metode penelitian evaluatif. Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analistis, dimana penulis mencoba menggambarkan penegakan hukum yang dilakukan Polresta Pangkalpinang terhadap kegiatan penambangan timah inkonvensional tersebut. Strain Theory dan Robert K. Merton menjadi slat analisa penulis dalam hal menggambarkan terjadinya kegiatan penambangan timah secara inkonvensionai di Kota Pangkalpinang. Sedangkan konsep Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan konsep manajemen George R. Terry digunakan penulis dalam menganalisa penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan timah inkonvensional oleh Polresta Pangkalpinang. Adapun hasil yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian diketahui bahwa ada 3 sebab yang melatarbelakangi terjadinya penambangan timah inkonvensional di Kotamadya Pangkalpinang, yang berujung pada desakan kebutuhan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang. Dimulai sejak tahun 1998-1999 seiring dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia yang memicu reformasi dan otonomi daerah. Di samping itu, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga turut memicu kegiatan yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang. Penegakan hukum yang dilakukan Polresta Pangkalpinang terhadap kegiatan penambangan timah inkonvensional didasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketenruan Pokok Pertambangan yang secara tegas mengatur ancaman pidana terhadap pelaku-pelaku kegiatan penambangan timah inkonvensional khususnya. Selain upaya-upaya penegakan hukum yang dilaksanakan Polresta Pangkalpinang, instansi-instansi samping terkait juga terlibat dalam penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan timah inkonvensional ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan perlunya penegakan hukum yang bersifat preemtif, preventif dan represif, yang dilakukan secara kontinyii dan terus menerus, baik melalui operasi kepolisian rutin maupun melalui operasi kepolisian khusus, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberantas tambang-tamhang timah inkonvensional yang ada di Kota Pangkalpinang.
47-07-074.pdf