Sejak kayu eboni ditetapkan sebagai flora langka, segala aktivitas yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam ini tidak lagi mendapat ijin dan pemerintah, baik penebangan, pengangkutan, maupun pengolahannya. Wilayah kabupaten Mamuju, Sulawesi carat sebagai salah satu daerah penghasil kayu eboni selalu mendapat sorotan terkait masih adanya praktek-praktek illegal logging kayu eboni yang terjadi di daerah ini, dan Polsek Kalukku yang merupakan salah satu Polsek di jajaran Polres Mamuju yang memiliki areal hutan eboni yang cukup besar, meliputi 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu areal hutan yang ada di kecamatan Kalukku dan kecamatan Papalang. Masih terjadinya praktek illegal logging kayu eboni menuntut Polsek Kalukku untukemelakukan penanganan terhadap kasus-kasus illegal logging kayo eboni yang terjadi diwilayah ini. Di dalam skripsi ini membahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan illegal logging kayu eboni yang dilakukan oleh Polsek Kalukku, antara lain yaitu, Pertama, bagaimana upaya penanganan baik secara pre-emtif, preventif serta represif yang dilakukan Polsek KaIukku selama ini terkait dengan kasus-kasus illegal logging yang terjadi. Kedua, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya yang menjadi daerah hukum Polsek Kalukku yaitu wilayah kecamatan Kalukku dan Papalang, masih melakukan praktek illegal logging kayu eboni di wilayah ini. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan yang dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh Polsek Kalukku dalam menangani kasus-kasus illegal logging yang terjadi. Keempat, kondisi apa yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh samping dari penanganan illegal logging yang telah dilakukan oleh Polsek Kalukku. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow tentang teori hirarki kebutuhan, didukung oleh teori efek jera (Deterrence Theory) dari aliran Mazhab Klasik dan analisa terhadap teori SWOT. Konsep yang digunakan yaitu konsep karakteristik masyarakat kearah hutan-kota, dan konsep mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi illegal logging. Yang diperjelas Iagi menurut pengertian yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan baik yang mengatur tentang Polri sebagaimana disebut dalam UU No 2 Tahun 2002, maupun yang mengatur tentang kehutanan sebagaimana disebut dalam UU No 4I tahun 1999. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan data empirik di lapangan untuk kemudian dilakukan analisa dan pembahasan sesuai dengan konsep dan teori yang relevan yang dianggap mampu menjelaskan tentang fenomena permasalahan yang sedang diteliti. Secara garis besar dalam pelaksanaan penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan penanganan kasus-kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Kalukku masih belum optimal, terkait dengan masih ditemukannya kendala-kendala yang mengahambat pelaksanaan penanganan tersebut. Meskipun upaya konkrit melalui Iangkah pembinaan, pencegahan dan penindakan telah dilakukan oleh Polsek Kalukku namun pada kenyataannya kondisi yang diharapkan masih belum mampu untuk diraih.
47-07-057.pdf