Skripsi STIK-PTIK :: Kembali :: Sitasi

 46-07-128.pdf :: Unduh

Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online

Penelitian tentang Upaya Penyidikan Illegal Logging oleh Direktorat Reskrim Polda Sumatra Barat bertujuan (1) Mengetahui bagaimana Proses Penyidikan Illegal Logging yang dilakukan oleh Direktorat Reskrim Polda Sumatra barat. (2) Mengetahui bagaimana penerapan manajemen dalam proses penyidikan kasus illegal logging (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum dalam proses penyidikan perkara. Dalam menjawab tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dimana data atau informasi yang penulis kumpulkan dilapangan berdasarkau hasil wawancara, pengamatan dan dokumen yang ada permasalahannya dengan penelitian ini. Dan kemudian dilakukan analisis dengan berdasarkan kepustakaan konseptual. Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan perkara illegal logging yang dilakukan oleh Direktorat Reskrim Polda Sumbar mengalami kegagalan, yang mana pada saat Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan, Berkas Perkara tersebut dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan oleh kejaksaan sebanyak dua kali dengan mendapat P18 beserta P 19nya. Yang pada akhirnya penyidik tidak mampu untuk memenuhi kekurangan dari berkas perkara sesuai pentunjuk dari kejaksan, dan masa penahanan sudah habis, maka demi hukum tersangka harus dilepaskan. Penyidikan yang dilakukan oleh Dit Reskrim Polda Sumbar belum sesuai dengan aturan yang mana dalam Pl9nya menurut petunjuk kejaksaan masih banyak kekurangan-kekurangan dalam berkas perkara, barang bukti, saksi maupun tersangka, sehingga Berkas Perkara dikembalikan oleh Kejaksaan. Dalam proses penyidikan banyak kendala-kendala yang mempengaruhi sehingga dalam proses penyidikan, penyidik mengalami kesulitan antara lain yaitu kurangnya sarana-prasarana dan tidak didukung oleh dukungan anggaran yang cukup, kurang adanya koordinasi antara atasan dan bawahan dan instansi samping serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum lainnya.