Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana illegal logging terjadi di wilayah Sumatera Utara, ingin mengetahui bagaimana manajemen operasional Polri dalam penanggulangan kejahatan illegal logging di Polda Sumatera Utara. Dalam hal ini dikupas mengenai manajemen operasionalnya dengan pentahapan proses perencanaan, proses penggorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengawasan dan pengendalian. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Polda Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan selaku rekan kerja serta unsur Kejaksaan yang mendukung dalam metoda represif guna mencapai manfaat dari metoda pre-emtif dan preventif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi pembagian tugas dan pertanggungjawaban pada masing-masing satuan kerja operasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian berupa metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pemeriksaan dokumen, baik secara langsung, faksimili maupun melalui email. Sedangkan analisa data dilakukan dengan teknik analisa data kualitatif berupa, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini didapati bahwa proses manajemen operasional di Polda Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, namun demikian masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya operasi penanggulangan kejahatan pembalakan liar (illegal logging) di Polda Sumatera Utara. Kesimpulan dari penulisan ini menerangkan tentang faktor penyebab terjadinya illegal logging adalah kurang adanya kesadaran masyarakat, di mana dalam penanggulangannya perlu menggunakan metoda Pre-emtif, Preventif dan Represif. Disamping itu perlu adanya political will dari pemerintah untuk menanggulangi illegal logging. Saran yang dapat penulis sampaikan dalam upaya penanggulangan illegal logging adalah perlu adanya sosiatisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya fungsi hutan bagi kelangsungan hidup manusia dengan menggunakan metoda Pre-emtif, Prevenrif dan Represif. Selain itu dalam pelaksanaa penanggulangan illegal logging perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.
46-07-117.pdf