Tidak selamanya kita memandang tindakan yang paling efektif dalam menanggulangi terjadinya kejahatan adalah melalui upaya represi aparat penegak hukum. Adanya kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang selama ini sering mempengaruhi Peraturan dan Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan pembangunan bagi suatu daerah menjadi terbengkalai. Adanya sengketa antar kelompok yang memperebutkan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akibat adanya dualisme perijinan pada pengelolaan gua Kimanis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi latar belakang bagi penulis untuk meneliti peran Polres Berau menanggulangi konflik antar kelompok pemegang ijin dari SK Bupati maupun SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, melalui tindakan-tindakan kepolisian yang secara tidak langsung melibatkan instansi lain dan tokoh masyarakat dalam upaya penyelesaiannya. Dalam skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana peran Polres Berau menanggulangi konflik antar kelompok dalam memperebutkan hak pengelolaan sarang burung walet di gua Kimanis Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau. Dari permasalahan tersebut terdapat tiga permasalahan yaitu: bagaimana cara memperoleh perijinan pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Berau, faktor apa yang menjadi pemicu konflik antar kelompok, dan bagaimana implementasi pencegahan dan tindakan kejahatan terhadap pengelolaan sarang burung walet yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data baik primer maupun sekunder, melalui wawancara mendalam, pemeriksaan dokumen dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data dan disajikan secara sistematis, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan. Di dalam kepustakaan penelitian dan konseptual digunakan beberapa konsep yang berkaitan dengan permasaiahan dan teori-teori yang relevan sebagai pisau analisisnya serta dirangkai melalui kerangka berpikir yang dibangun penulis. Berdasarkan temuan penelitian bahwa terjadinya sengketa perebutan hak pengelolaan sarang burung walet di Gua Kimanis berawal dari adanya kepentingan kepentingan dari pihak-pihak yang memanfaatkan keluarnya ijin pengelolaan dan pengusahaan dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tumpang tindihnya perijinan ini membuat masing-masing pihak yang bertikai ingin menguasai Gua Kimanis melalui upaya yang menurut mereka adalah yang terbaik. Kemudian disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui upaya hukum dengan meninjau kembali proses pengeluaran ijin pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Berau oleh pejabat pemeritah yang berwenang, agar masyarakat dan aparat penegak hukum (Polri) tidak menjadi bingung oleh produk-produk hukum dari pemerintah yang cenderung sering menimbulkan adanya salah persepsi di dalam masyarakat khususnya terhadap ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Berau Kalimantan Timur.
46-07-114.pdf