Efektivitas operasi peti satam dalam memberantas penambangan timah tanpa ijin di wilayah hukum Polres Bangka / Ruruh Wicaksono ; penguji, Harsono Suwardi ; pembimbing, Wik Jatmika
| No. Panggil : | 46-07-022 |
| Nama Orang : | Ruruh Wicaksono |
| Nama Orang Tambahan : | |
| Penerbitan : | Jakarta : PTIK, 2007 |
| Bahasa : | ind |
| Deksipsi Fisik : | xi, 124 p. : ill. 30 cm |
| Catatan Umum : | |
| Lembaga Pemilik : | Perpustakaan STIK |
| Lokasi : |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 46-07-022 | 46-07-022 | TERSEDIA |
46-07-022.pdf| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 29961 |
Propinsi Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka telah lama dikenal sebagai produsen timah nasional, bahkan salah satu daerah penghasil timah terbesar di dunia. Sejak beberapa dekade, pulau yang terletak di sebelah timur Propinsi Sumatera Selatan ini tercatat sebagai penghasil devisa melalui ekspor timah. Dalam beberapa puluh tahun ke depan, timah di Pulau Bangka diperkirakan akan habis seiring dengan tingginya intensitas eksploitasi, terutama akibat keberadaan penambangan tanpa ijin.
Latar belakang terjadinya penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Bangka berawal sejak bergulirnya otonomi daerah yang diikuti dengan pemekaran Kabupaten Bangka. Dampak dari pemekaran wilayah tersebut, berimplikasi pada meningkatnya persaingan hidup yang semakin ketat, khususnya di Kabupaten Bangka. Selain itu, desakan kebutuhan ekonomi serta adanya keinginan untuk mendapatkan materi secara cepat, menimbulkan penggunaan cara-cara illegal oleh sebagian masyarakat Bangka untuk melakukan penambangan timah tanpa ijin. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka tentang pertambangan, diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengelolaan Penambangan Umum.
Keberadaan penambangan timah tanpa ijin yang jumlahnya mencapai ribuan unit, menimbulkan berbagai dampak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, kelangkaan bahan bakar minyak, meningkatnya jenis kejahatan tertentu, penyelundupan pasir timah ke luar Pulau Bangka, serta kerusakan di daerah yang diprioritaskan yaitu hutan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah kawasan wisata, serta pemukiman penduduk. Beberapa langkah penegakan hukum, baik penertiban maupun melaui Operasi Terpadu belum mencapai hasil yang maksimal. Namun mulai tahun 2004, Polres Bangka menggelar Operasi Peti Satam untuk mencegah dan menanggulangi penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Bangka.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul Efektivitas Operasi 'Peti Satam' dalam memberantas penambangan timah tanpa ijin di wilayah hukum Polres Bangka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penambangan timah tanpa ijin, pelaksanaan Operasi tersebut, efektifitas dari pelaksanaan operasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Operasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode evaluation research (penelitian evaluasi), dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pemeriksaan dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya penanggulangan serta pemberantasan penambangan timah tanpa ijin melalui Operasi Peti Satam oleh Polres Bangka belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya penyimpangan aparat, kurangnya sosialisasi perundang-undangan, kebutuhan ekonomi masyarakat Bangka yang menjadikan timah sebagai mata pencaharian utama, serta kecenderungan menerapkan Perda daripada perundang-undangan lainnya terhadap kasus penambangan timah tanpa ijin. Meskipun terdapat faktor pendukung yaitu koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait serta adanya dukungan dana dari PT Timah dan Pemerintah Daerah yang cukup membantu pelaksanaan operasi.
Latar belakang terjadinya penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Bangka berawal sejak bergulirnya otonomi daerah yang diikuti dengan pemekaran Kabupaten Bangka. Dampak dari pemekaran wilayah tersebut, berimplikasi pada meningkatnya persaingan hidup yang semakin ketat, khususnya di Kabupaten Bangka. Selain itu, desakan kebutuhan ekonomi serta adanya keinginan untuk mendapatkan materi secara cepat, menimbulkan penggunaan cara-cara illegal oleh sebagian masyarakat Bangka untuk melakukan penambangan timah tanpa ijin. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka tentang pertambangan, diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengelolaan Penambangan Umum.
Keberadaan penambangan timah tanpa ijin yang jumlahnya mencapai ribuan unit, menimbulkan berbagai dampak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, kelangkaan bahan bakar minyak, meningkatnya jenis kejahatan tertentu, penyelundupan pasir timah ke luar Pulau Bangka, serta kerusakan di daerah yang diprioritaskan yaitu hutan lindung, Daerah Aliran Sungai (DAS), daerah kawasan wisata, serta pemukiman penduduk. Beberapa langkah penegakan hukum, baik penertiban maupun melaui Operasi Terpadu belum mencapai hasil yang maksimal. Namun mulai tahun 2004, Polres Bangka menggelar Operasi Peti Satam untuk mencegah dan menanggulangi penambangan timah tanpa ijin di Kabupaten Bangka.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul Efektivitas Operasi 'Peti Satam' dalam memberantas penambangan timah tanpa ijin di wilayah hukum Polres Bangka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penambangan timah tanpa ijin, pelaksanaan Operasi tersebut, efektifitas dari pelaksanaan operasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Operasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode evaluation research (penelitian evaluasi), dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pemeriksaan dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya penanggulangan serta pemberantasan penambangan timah tanpa ijin melalui Operasi Peti Satam oleh Polres Bangka belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya penyimpangan aparat, kurangnya sosialisasi perundang-undangan, kebutuhan ekonomi masyarakat Bangka yang menjadikan timah sebagai mata pencaharian utama, serta kecenderungan menerapkan Perda daripada perundang-undangan lainnya terhadap kasus penambangan timah tanpa ijin. Meskipun terdapat faktor pendukung yaitu koordinasi yang cukup baik dengan instansi terkait serta adanya dukungan dana dari PT Timah dan Pemerintah Daerah yang cukup membantu pelaksanaan operasi.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive