Fokus dari penelitian yang dilakukan penulis adalah penyidikan yang dilakukan oleh satuan Reserse Kriminai Polres Asahan terhadap sebuah kasus illegal logging. Tindak pidana yang tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum yaitu PT. Sari Persada R.aya (PT. SPR) yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dari Departemen Kehutanan. Namun ternyata PT. SPR menyalahgunakan HGU tersebut dengan cara memperluas areal perkebunannya sehingga melanggar batas yang telah diberikan dan merambah ke hutan produksi dan hutan lindung. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu kepolisian khususnya tentang metode penyidikan illegal logging (represif) secara sistematis yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal, termasuk instansi terkait didalamnya. Dan secara praktisnya, diharapkan dapat dijadikan kajian penelitian lainnya tentang motif, faktor yang mempengaruhi dan modus operandi praktek illegal logging. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif. Sehingga data yang diperoleh akan menunjukkan tentang kendala dan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging yang terjadi. Selain itu data yang didapat dari sumber primer dan sekunder juga akan menggambarkan faktor-faktor penyebab terjadinya illegal logging. Beberapa teori yang di gunakan penulis antara lain teori kegiatan rutin (Routine Activities Theory), Teori X dan Teori Y dari Mc. Gregor , Teori efek jera (Deilerenrce Effect Theory) dan analisis SWOT yang diperkenalkan oleh Kearns. Intisari dari abstrak ini adalah kendala-kendala yang muncul ketika penyidikan sedang berjalan. Kemampuan penyidik dalam menghadapi kendala kendala sehingga berkas perkara kasus illegal logging yang dilakukan oleh PT. SPR dapat dilimpahkan ke JPU. Selain itu, juga akan digambarkan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya illegal logging. Uniknya tindak pidana yang dilakukan oleh PT. SPR telah dilakukan beberapa tahun lalu tepatnya antara tahun 1991 sampai dengan tahun 1996, sementara lokasi yang dirambah telah berubah menjadi perkebunan sawit. Kendala-kendala yang muncul saat penyidikan telah membawa dampak yang negatif pada lemahnya penyidikan. Dengan adanya kelemahan dalam penyidikan, akhirnya membawa dampak ke depan. Sampai saat ini perkara illegal logging itu sendiri belum disidangkan. Koordinasi antara lenbaga pemerintah dan aparat penegak hukum mewarnai penyidikan perkara ini. Hubungan yang terjalin baik tersebut sangat menunjang keberhasilan dalam tugas Polri. Di bantu dengan peran serta masyarakat yang sadar dan peduli akan kelestarian hutan, diharapkan mampu menegakkan hukum, terutama terhadap tindak pidana dibidang kehutanan.
46-07-009.pdf :: Unduh