Latar belakang tesis ini diangkat clan adanya perlindungan hukum terhadap talon TM di terminal II keberangkatan dan terminal III kedatangan TKI oleh Petugas Bandara Soekarno Hatta, dengan fokus pada sistem pengamanan TKI di terminal II dan terminal III oleh petugas kepolisian Bandara Soekarno Hatta yang didasarkaa pads. Surat Keputusan Bersama (SKB) aritari piliiik Kepolisiaa Bandara Soekarno Hatta dengan Administrator Bandara dan PT. Angkasa Pura II. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan wawancara dan telaah dokumen. Tesis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap calon TKI pada saat keberangkatan di terminal II dan kedatangan TKI dari luar negeri di terminal III Bandara Soekarno Hatta dilakukan oleh 3 instansi yaitu Administrator Bandana Soekarno Hatta, Kepolisian Bandana Soekarno Hatta clan PT, Angkasa Pura II yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui sistem pengamanan yang terbagi dalam 2 wilayah area yaitu daerah umum (public area) dan daerah terbatas (restricted area). Dalam daerah terbatas kewenangan pengamanan dari pihak administrator bandara dan yang memfasilitasi adalah pihak PT. Angkasa Pura II sedangkan polisi dalam area terbatas ini tidak mempunyai kewenangan kecuali apabila ada suatu kasus tindak pidana. Sedang,kan untuk daerah publik sepenuhnya merupakan kewenangan polisi dengan melakukan tindakan-tindakan patroli, penjagaan, bimbingan masyarakat dan penegakan hukum. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah : (1) Perlunya petugas kepolisian Bandana Soekarno Hatta memberikan himbauan kepada TKI ketika tiba di terminal - 3 agar menabungkan atau mengirimkan uangnya melalui jasa Bank, (2) Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polres Bandara Soekarno Hatta khususnya untuk pelibatan personil Polwan, (3) Perlunya pembentukan pos pelayanan satu atap.
T 20742.pdf :: Unduh