Tesis KIK :: Kembali ::

Penyidikan tindak pidana kekerasan di Sat Jatanras Ditreskrimum Polda MetroJaya / Ahmad Ramadhan ; pembimbing, Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, H. Pakpahan

No. Panggil : T 17466
Nama Orang : Ahmad Ramadhan
Nama Orang Tambahan :
Nama Badan Tambahan :
Subjek :
  1. Crime analysis
Penerbitan : Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
Kode Bahasa : ind
Catatan Bibliografi :
Deskripsi Fisik : x, 226 lembar, il., 29 cm.
Lembaga Pemilik : Perpustakaan STIK
Lokasi :
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T 17466 04-20-39579865 TERSEDIA
 T 17466.pdf
Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 28869
Tesis ini tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan di Satuan Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Metrojaya, dengan fokus penelitian pada tindakan atau perilaku penyidik Polri saat melakukan proses penyidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang tindakan dan hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi sehingga peneliti dapat menggambarkan secara utuh mengenai tindakan dan perlakuan penyidik anggota Sat III/Jatanras dalam melakukan penyidikan. Hasil dari penelitian ditemukan bermacam ragam tindakan dan perlakuan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan. Tindakan tersebut digambarkan mulai dari kegiatan penyelidikan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut. Penyidikan kasus-kasus kekerasan dilaksanakan sesuai prosedur namun masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tersebut adalah berupa penyimpangan dalam pertakuan pemaksaan, penghinaan, membentak dan menganiaya dalam pemeriksaan tersangka, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan yaitu: faktor anggaran penyidikan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pribadi dan kesatuan, hubungan internal dan eskternal. Proses penyidikan dalam konteks penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polri adalah merupakan barometer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan citra baik dari institusi Polri. Apabila Polri lambat dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana maka dianggap tidak profesional dan proposional serta semakin suburnya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sehingga akan semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat dan Pemerintah.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive