Buku :: Kembali ::

Hukum pertambangan di Indonesia

No. Panggil : 340.669
Nama Orang : Salim HS
Subjek :
  1. HUKUM-PERTAMBANGAN
Penerbitan : Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
Bahasa : Indonesia
ISBN : 979-3654-52-X
Edisi : Cet. 1
Catatan Umum :
Catatan Bibliografi :
Catatan Seri :
Sumber : Dinas
Lembaga Pemilik : Perpustakaan STIK
Lokasi : Lantai 2
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
340.669 01-10-7999 TERSEDIA
340.669 01-10-8004 TERSEDIA
340.669 01-10-7997 TERSEDIA
340.669 01-10-7998 TERSEDIA
340.669 01-10-8005 TERSEDIA
340.669 01-10-8006 TERSEDIA
340.669 01-10-8007 TERSEDIA
340.669 01-10-8008 TERSEDIA
340.669 01-10-8001 TERSEDIA
340.669 01-10-8002 TERSEDIA
340.669 01-10-8003 TERSEDIA
340.669 14630-11 TERSEDIA
Shelf

LOGIN required

Catatan: Hanya file pdf yang dapat dibaca online
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 26288
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang.Bahan tambang itu meliputi,perak,tembaga,minyak dan gas bumi,batu bara, dan lain-lain.Jumlah perusahaan yangbergerak dan menanamkan investasinya di bidang pertambanganpun sangat banyak.Dampak positif penanamanivestasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisi negara dan pendapatan asli daerah,menampung tenagakerja,dan lain-lain. Dari aspek devisi negara dan pendapatan asli daerah,keberadaan perusahaan tambang sangat membantudalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalambidang tenaga kerja,keberadaan perusahaan tambang telah meyerap tenaga kerja,baik tenaga kerja lokal,regional,nasional maupun internasional.Dalam pengusahaan bahantambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Namun,tidak selamanyakegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan baikoleh pemegang kuasa pertambangan sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan,timbul berbagaihambatan seperti yang terjadi dengan PT.Newmont NusaTenggara. Oleh karena itu,untuk menghindari terjadinyahambatan dan sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan,semua pihak yang terkait perlu memahami undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia.
:: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)
LONTAR 4 :: Library Automation and Digital Archive