gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintah orde baru menuntut, antara lain, ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi. Upaya tersbut sebenarnya telah berlangsung sejak 1960 dengan berlakunya Undang-undang No. 24 tahun 1960 namun belum berhasil dengan baik, upaya pencegahan tindak pidana korupsi mencakup pengembangan mental dan budi pekerti masyarakat, pengawasan sistem, perilaku masyarakat, peleksanaan manajemen, kesejahteraan pegawai negeri dan pemeberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, Pendapat para pakar antara lain, Teten Masduki, Prof DR Selo sumardjan, dan Prof DR Michael Johnson dipaparkan dalam buku ini, Pada edisi Revisi ini dilampirkan juga Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang mengubah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
