Jenis Koleksi

Pencarian

Pengaturan dan keberadaan Bank Asing di Indonesia

No. Panggil:

Pengarang : Yunus Husein

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Independensi Bank sentral dalam undang-undang dan praktik di Indonesia

No. Panggil:

Pengarang : Maqdir Ismail

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Pembahasan amandemen undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme

No. Panggil:

Pengarang : Bekto Suprapto

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Pembahasan rancangan undnag-undang tentang perubahan atas undang-undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

No. Panggil:

Pengarang : I Putu Kusa

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Urgensi dan target dilakukannya amandemen terhadap UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

No. Panggil:

Pengarang : Muladi

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah

No. Panggil:

Pengarang : Bambang Iriana Djajaatmadja

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Mekanisme penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah

No. Panggil:

Pengarang : A.A. Oka Mahendra

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Tinjauan kilas balik terhadap efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No. Panggil:

Pengarang : Sri Hariningsih

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Posisi sentral hukum tata negara dalam proses legislasi

No. Panggil: jli Vol.3-06-017

Pengarang : Philipus M. Hadjon

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang

No. Panggil:

Pengarang : HM. Laica Marzuki

Penerbit : Dephankam

Tahun : 2006

Jenis Koleksi : Artikel Umum

Pengaturan dan keberadaan Bank Asing di Indonesia

Independensi Bank sentral dalam undang-undang dan praktik di Indonesia

Pembahasan amandemen undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme

Pembahasan rancangan undnag-undang tentang perubahan atas undang-undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

Urgensi dan target dilakukannya amandemen terhadap UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah

Mekanisme penyusunan dan pengelolaan program legislasi daerah

Tinjauan kilas balik terhadap efektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara penguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Posisi sentral hukum tata negara dalam proses legislasi

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang