Lembaga Pidana Bersyarat

Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia pun terdapat masalah universal, yaitu adanyaa ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam berbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana , maupun masyarakat. Oleh karena itu harus dicarikan alternatif-alternatif pidana perampasan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pemidanaan yang bersifat noninstitusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam pasal 14a-14f KUHP berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu S.1926.487