Analisis terhadap keuangan negara yang ditanamkan di badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi : (Studi kasus : Putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan outsourcing pengelolaan sistem manajemen pelanggan (Costumer management system) berbasis teknologi informasi pada PT. PLN Distribusi Jawa Timur tahun 2004 s/d 2008)

fenomena penegakan hukum pidana korupsi pada BUMN beberapa tahun terakhir menarik untuk diteliti. Pertama, karena banyaknya direksi yang dituntut atas kerugian negara akibat perbuatannya yang merugikan keuangan PT BUMN (Persero). Kedua, karena putusan yang timbul dari sejumlah majelis hakim berbeda-beda. Perbedaan tersebut karena tidak adanya kesamaan pemahaman dan penafsiran hakim apakah keungan PT BUMN (Persero) merupakan keuangan negara atau bukan.