Cover tidak tersedia
- Judul
- Penegakan hukum terhadap becak bermotor di Polres Kediri melalui penerapan Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- Pengarang
- Budi Setiyono
- No. Panggil
- 56-11-107
- Penerbit
- STIK-LEMDIKPOL
- Tahun
- 2011
- Subjek
- 15149
Metadata Lengkap
| 090No. Panggil Setempat | 56-11-107 |
|---|---|
| 100Entri Utama Nama orang | 39939 |
| 245Judul Utama | Penegakan hukum terhadap becak bermotor di Polres Kediri melalui penerapan Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan |
| 100aNo. Mahasiswa | 7052/56 |
| 260aTempat Terbit | Jakarta |
| 260bPenerbit | STIK-LEMDIKPOL |
| 260cTahun Terbit | 2011 |
| 300Deskripsi Fisik | xiv, 123 hal.: 29 cm |
| 500Catatan Umum | |
| 504Catatan Bibliografi | |
| 520Abstrak | Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas adalah pengoperasian becak bermotor di Kediri. Di wilayah Kabupaten tersebut, banyak beroperasi kendaraan yang lebih dikenal dengan nama bentor atau becak bermotor. Menghadapi hal tersebut, maka Polres kediri berupaya untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, melalui penerapan Undang-Undang lalu lintas angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009. Teori-teori yang digunakan adalah : Penegakan hukum lalu lintas, fiksi hukum perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan konsep-konsep antara lain penerapan atau implementasi, undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Razia kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas, kualitas pelayanan profesi dan transportasi. |
| 528Abstrak Bahasa Lain | |
| 650Subjek Topik | 15149 |
| 653Kata Kunci | |
| 700Entri Tambahan Nama Orang | |
| 700cPeran Entri Tambahan Nama Orang | |
| 850Lembaga Pemilik | perpustakaan STIK-PTIK |
| 852Lokasi | Lantai 3 |
Eksemplar / Ketersediaan
| No. Panggil | No. Induk | Barcode | Status |
|---|---|---|---|
| 56-11-107 | 56-11-107 | 56-11-107 | TERSEDIA |
Abstrak
Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas adalah pengoperasian becak bermotor di Kediri. Di wilayah Kabupaten tersebut, banyak beroperasi kendaraan yang lebih dikenal dengan nama bentor atau becak bermotor. Menghadapi hal tersebut, maka Polres kediri berupaya untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, melalui penerapan Undang-Undang lalu lintas angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009.
Teori-teori yang digunakan adalah : Penegakan hukum lalu lintas, fiksi hukum perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan konsep-konsep antara lain penerapan atau implementasi, undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Razia kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas, kualitas pelayanan profesi dan transportasi.
File Digital
56-11-107.pdf
44221-56-11-107.pdf
Mode akses kosong: guest hanya melihat nama file seperti loader.jsp legacy.
Login untuk reservasi, review, dan file digital khusus anggota.
QR Koleksi
Pindai untuk membuka halaman koleksi ini.
Sitasi Cepat
APA
39939. (2011). Penegakan hukum terhadap becak bermotor di Polres Kediri melalui penerapan Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jakarta : STIK-LEMDIKPOL
Format lainnya
Review Disetujui
Belum ada review.