Peran satuan Brimob daerah jawa barat dalam menangani perilaku anarkis gurandil gunung pongkor di wilayah hukum Polres Bogor

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam menyampaikan pendapat tersebut sering terjadi ketidakpuasan terhadap apa yang disampaikan para pengunjuk rasa, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perilaku yang anarkis berupa pengrusakan maupun pembakaran fasilitas umum Iainnya. Terjadinya perilaku anarkis berupa pengrusakan yang ada pada PT Antam di wilayah hukum Polres Bogor merupakan suatu wujud ketidakpuasan terhadap aspirasi warga sekitar penambangan. Dalam menangani unjuk rasa yang anarkis merupakan perwujudan pelayanan Polri kepada masyarakat. Dalam menangani pengunjuk rasa anarkis Peran Satuan Brimobda Jawa Barat merupakan satuan yang berfungsi untuk menangani perilaku anarkis yang mengarah pada tindak pidana. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian terhadap peran Satuan Brimobda Jawa Barat dalam menangani perilaku anarkis gurandil di wilayah hukum Polres Bogor. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptis analisis. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Permasalahan tersebut berupa perilaku anarkis para gurandil, penanganan Satuan Brimobda Jawa barat dalam menangani perilaku anarkis, kendala yang dihadapi petugas, dan tindakan apa yang harus dilakukan dalam menangani perilaku anarkis. Untuk melakukan pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan pemeriksaan dokumentasi. Dari hasil tersebut penulis melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan. Dari hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa terjadinya tindakan anarkis tersebut dilatar belakangi dari faktor ekonomi yang dimiliki warga sekitar masih rendah, dan aspirasi yang ada pada masyarakat sekitar tidak dihiraukan oleh perusahan. Penanganan perilaku anarkis yang mengarah tindak pidana sudah sesuai aturan namun masih terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas yaitu berupa tempat kejadian yang jauh serta sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga menyebabkan sering terjadinya keterlambatan dalam penanganan perilaku anarkis. Dalam skripsi ini, penulis juga mencoba memberikan saran kepada institusi Polri yaitu perbaikan dan pengadaan fasilitas yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas, menyarankan untuk lebih mengedepankan polmas, perlunya sosialisasi bagi bahaya penambang emas liar dan untuk meningkatkan kemampuan personil dalam pengetahuan tindakan penanganan perilaku anarkis.