Rekayasa ulang (BPR) pada aktivitas pelayanan pembuatan SIM oleh Kepolisian Republik Indonesia : Studi kasus Polda Sumatera Barat

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah, yaitu Polri perlu mendapatkan perhatian serius dari instasi-instansi pemerintah. Saat ini sedang dikembangkan konsep dan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas, yang kemudian disebut pelayanan prima, yang menguraikan tentang konsep, prinsip, mutu dan indikator pelayanan prima dalam konteks tugas seorang aparatur negara, strategi mengidentifikasikan pelanggan dan analisa permasalahan pelayanan prima dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pelanggan. <p>Dengan adanya penyederhanaan proses dengan menggunakan program simulasi i-Graft Process 2000 yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa waktu proses saat ini dibandingkan dengan waktu proses yang diusulkan, maka didapat waktu pengurusan pembuatan SIM yang lebih lama, tempi dengan hasil yang lebih berkualitas. <p>Pada proses usulan, jumlah operasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah transportasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah inspeksi juga mengalami perubahan antara current process dengan proposed process dan jumlah penundaan (delay) mengalami perubahan antara current process dengan proposed process. Pada proses usulan, jumlah waktu mengalami perubahan dan biayapun mengalami perubahan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan karena diharuskannya para pemohon SIM untuk mengikuti kursus teori dan kursus mengemudi selama 15 jam dan 20 jam