Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak oleh pelayanan perempuan dan anak Sat Reskrim Polresta Bekasi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestro Bekasi. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini :adalah kasus-kasus tindak pidana dengan tersangka anak yang ditangani oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polrestro Bekasi yang berlangsung dari. Tahun 2007 hingga Bolan Nopember 2009 Sebagai pisau analisis, penelitian ini menggunakan kepustakaan konseptual yaitu Pelaksanaan Penyidikan yang didalamnya terdapat Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Dramatization of Evil Theory, Tindak Pidana Dengan Tersangka Anak yang didalamnya terdapat Social Bonding Theory dan Labeling Theory, Unit PPA Sat Reskrim Polrestro Bekasi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Pendekatan yang digunakan dalam . penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Sumber informasi didapat dari sumber primer dan sumber sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data meliputi kegiatan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, dapat terlibat bahwa tindak pidana dengan tersangka anak yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestro Bekasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini (Tahun 2007 - November 2009) walaupun hanya berjumlah 20 kasus, namun dari sisi jumlah tersangka memiliki kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Dui kasus-kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tersebut, gejala residivisme anak tidak ditemukan. Selain itu terdapat temuan menarik yaitu tidak semua tersangka anak yang terlibat dalam tindak pidana yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestro Bekasi merupakan pelaku delinkuen yang memiliki social bonding yang lemah. Temuan lainnya menunjukan bahwa penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polrestro Bekasi walaupun telah memiliki kualifikasi sebagai penyidik anak, namun belum memiliki Skep Penyidik Anak. Penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak tersebut diproses melalui Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang merujuk pada KUHAP, Perkap No. 10 Tahun 2007, UU No. 3 Tabun 1997 dan UU No. 23 Tahun 2002. Walaupun, upaya-upaya pemenuhan ketentuan-ketentuan khusus mengenai penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak dan hak-hak tersangka anak, namun masih terdapat kasus yang menunjukan adanya perlakuan-perlakuan yang kontradiktif yang dapat berrnuara pada terjadinya sebuah dramatisasi kejahatan. Dalam proses penyidikan yang dilakukannya, Unit PPA Sat Reskrim Polrestro Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yang merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, penegak hokum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang mencakup himbauan kepada pemerintah untuk melakukan amandemen UU No. 3 Tahun 1997, merighimbau kepada Penyidik Poiri untuk mengutamakan prinsip diversi sebagai salah satu bentuk Diskresi Kepolisian, meningkatkan kualitas dan penetapan penyidik sebagai penyidik anak melalui Skep Penyidik Anak dan membentuk P2TP2A di Kota Madya Bekasi.