Implementasi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) berdasarkan program Quick Wins pada kasus pencurian kendaraan bermotor di unit IV Satreskrim Polresta Bogor

Pada tanggal 16 Januari 2009 Polresta Bogor telah mencanangkan pelaksanaan program Quick Wins dalam dua kategori utama yaitu quick respon. dan transparansi bidang penegakan hukum. Pembuatan dan penyampaian SP2HP pada kasus curanmor merupakan salah sate bentuk upaya Polresta Bogor untuk memberikan transparansi bidang penegakan hukum curanmor pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis ingin rnengetahui Bagaimana implementasi SP2HP berdasarkan program Quick Wins pada kasus curanmor di Sat Reskrim Polresta Bogor, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SP2HP berdasarkan program Quick Wins pada kasus curanmor di Sat Reskrim Polresta Bogor dan tanggapan masyarakat terhadap implementasi SP2HP berdasarkan program Quick Wins pada kasus curanmor di wilayah Polesta Bogor. Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah Teori Kebutuhan, Konsep Kepatuhan Hukum, Konsep Pelayanan, Konsep Kinerja, Konsep Komunikasi, dan Teori Manajemen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisis dan diuji dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa SP2HP yang dibuat oleh penyidik tidak semuanya dikirimkan pada pelapor dan sebagian besar datanya belum dimasukkan dalam database komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SP2HP berdasarkan program Quick Wins pada kasus curanmor di Sat Reskrim Polresta Bogor meliputi sumber days manusia yaitu kepatuhan hukum yang rendah, kapasitas dan kompetensi yang belum memadai serta faktor organisasi yang meliputi tidak adanya koordinasi antar unit kerja yang terkait, tidak ada kontrol yang memadai, dan tidak ada sistem punishment dalam pelaksanaan program SP2HP. Tanggapan masyarakat terhadap implementasi SP2HP berdasarkan program Quick Wins pada kasus curanmor di wilayah Polesta Bogor tidak seluruhnya positif karena masih banyak masyarakat yang belum menerima SP2HP.