Pelayanan informasi perkembangan penyidikan kepada pelapor di Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan

Reformasi yang terjadi memberikan begitu banyak dampak bagi seluruh elemen bangsa ini, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku aparat penegak hukum. Tuntutan transparansi menjadi salah satu isi dari beberapa tuntutan reformasi yang terjadi. Eksistensi kepolisian akan menjadi sebuah issue yang paling hangat dibicarakan, terkait dengan proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Polri khususnya pelayanan dibidang penyelesaian perkara (penyidikan). Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Polri, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Metro (Poirestro) Jakarta Selatan terkait dengan proses transparansi adalah dilaksanakannya program SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Program yang dilaksanakan oleh satuan Reskrim Poirestro Jakarta Selatan merupakan bentuk kegiatan yang didasari kepada keterbukaan. Daerah penelitian yang menjadi obyek penelitian adalah Satuan Reskrim Poirestro Jakarta Selatan. Didalam penelitian ini panda menggunakan paradigma kualitatif dan metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yang menekankan pada fakta di lapangan terkait dengan pelaksanaan program SP2HP tersebut. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah tekhnik Wawancara, Observasi dan penelitian dokumen. Dari penelitian tersebut diperoleh data dari tahun 2006-2008 telah masuk sejumlah 55 buah surat komplain resmi yang ditujukan kepada Poirestro Jakarta Selatan terkait dengan proses penyidikan. Selama bulan Mei hingga September 2008 satuan Reskrim Polrestro Jakarta Selatan telah mengirimkan SP2HP sebanyak 951 buah, Sedangkan data SP2HP yang dikirim selama bulan Mei dan Juni dibandingkan dengan jumlah kejahatan dan tingkat penyelesaian perkara diperoleh prosentase 54% dan 47%. Program SP2HP di Poirestro Jakarta Selatan telah dilaksanakan olefin satuan Reskrim Polrestro Jakarta Selatan, dengan dikirimkannya SP2HP kepada pelapor atau korban oleh penyidik atau penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut. Namun fakta ini menimbulkan sedikit permasalahan kepada para penyidik atau penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut. Dad basil penelitian ini penulis merekomendasi mengenai pelaksanaan SP2HP pada Poirestro Jakarta Selatan yakni selain memberikan tugas pengiriman kepada personil Administrasi Reskrim perlu dibentuk unit khusus yang disertai dengan pertelaan tugasnya. Disamping itu pelaksanaan SP2HP di Poirestro Jakarta Selatan akan Iebih naik lagi jika dapat memanfaatkan kemajuan tekhnologi dengan eara memasukkan setiap perkembangan kejahatan kedalam web site dari Polrestro Jakarta Selatan. Dan yang paling panting tentunya adalah konsistensi dari personil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.