Sistem komputerisasi dalam penerbitan BPKB oleh Samsat Polda Kalimantan Barat

Seiring dengan reformasi pelayanan Kepolisian, maka berbagai upaya peningkatan pelayanan terus dilakukan, dimana salah satunya pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Kalimantan Barat. Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas operasionalnya dibidang lalu lintas., Samsat Polda Kalimantan Barat berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, dimana salah satunya dengan memberikan pelayanan penerbitan BPKB melalui sistem kompetrisasi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan permasalahan pada kegiatan pelayanan penerbitan BPKB melalui komputerisasi yang dilakukan oleh Samsat Polda Kalimanta Barat, serta faktor yang mempengaruhinya. Pembahasan didukung oleh teori dan konsep yang digunakan, memcakup Teori Manajemen dan Teori Peran, Konsep pelayanan dan BPKB. Selain itu dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan metode penelitian studi kasus, maka penulis melakukan pengamatan, wawancara dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan reduksi data, sajian data (data Display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kegiatan pelayanan penerbitan BPKB dengan menggunakan sistem komputerisasi oleh Samsat Polda Kalimantan Barat hingga saat ini sudah berjalan dengan baik. Petugas mampu mencetak BPKB dengan cepat, tepat dan memberikan data akurat. Kondisi tersebut menimbulkan kepuasan bagi pemohon saat mengajukan permohonan penerbitan BPKB. Adanya pelayanan seperti ini dapat berfungsi bagi Polda Kalimantan Barat dalam mencegah berbagai kejahatan yang terkait dengan kendaraan bermotor, misalkan pencurian kendaraan bermotor, penyelundupan kendaraan bermotor, maupun tindak pidana lainnya seperti tabrak lari yang seringkali terjadi di masyarakat. Selain itu faktor internal yang mempengaruhi kegiatan pelayanan penerbitan BPKB melalui komputerisasi adalah, aturan hukum yang menjadi pedoman bagi petugas saat memberikan pelayanan tersebut, berkualitasnya kemampuan petugas untuk mengoperasikan komputer, waktu pelayanan yang cepat sehingga memberikan kepuasan bagi pemohon, sistem jaringan komputer yang memadai, serta kurangnya fasilitas di Graha Khatulistiwa Polda Kalimantan Barat. Sedangkan faktor eksternal mencakup adanya dukungan anggaran dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor, sehingga berpengaruh terhadap permohonan penerbitan BPKB. Dari hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan pada penulisan skripsi ini adalah penambahan fasilitas khususnya di Ghara Khatulistiwa, membuat suatu perencanaan dan estimasi anggaran operasional yang dibutuhkan Ditlantas Polda Kalimantan Barat, dalam memberikan pelayanan penerbitan BPKB secara komputerisasi kepada masyarakat, dan Polda lain sebaiknya meniru kegiatan pelayanan BPKB komputerisasi yang dilakukan Ditlantas Polda Kalimantan Barat.