Pelayanan kepolisian oleh Satreskrim Polres Mukomuko dalam menangani kasus pembalakan liar di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (studi kasus pembalakan liar oleh PT Bentara Arga Timber)

Pelayanan terhadap penanganan kasus pembalakan liar PT BAT, dilakukan Polres Mukomuko dengan mengedapankan tugas Satuan Reskrim. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum atas kasus pembalakan liar yang dilakukan PT BAT di dalam kawasan TNKS. Atas kondisi itulah maka dengan adanya pelayanan yang baik, akan menimbulkan citra positif bagi masyarakat terhadap keseriusan Satuan Reskrim Polres Mukomuko dalam menangani kasus pembalakan liar ini secara obyekti dan sesuai harapan masyarakat. Atas dasar inilah maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini difokuskan kepada pelayanan yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Mukomuko dalam menangani kasus pembalakan liar tersebut, dan faktor yang menjadi pendukung maupun penghambatnya (secara internal dan eksternal). Disini penulis menggunakan Teori Motivasi, Teori SWOT, Konsep Pelayanan Keolisian, Konsep Peranan, Konsep Penyidikan dan Illegal Logging. Selanjutnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif, dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, yang nantinya akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kegiatan pelayanan melalui proses penyidikan yang dilakukan Satuan Reskrim Polres Mukomuko secara keseluruhan belum berjalan dengan optimal. Walaupun pada akhirnya kasus tersebut sudah di P.21, namun proses penyidikannya membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar tiga setengah tahun. Selama rentang waktu tersebut, penyidik menemukan berbagai kendala yang dapat menghambat kegiatan penyidikan. Konsidi ini mencerminkan tidak berjalannya kebijakan reformasi mengenai pelayanan Polri, sehingga pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat tidak maksimal. Faktor pendukung secara internal mencakup adanya adanya aturan hukum yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tuganya. Secara eksternal adalah koordinasi yang optimal dengan pihak TNKS dan peran serta dari masyarakat dalam mendukung kegiatan penyidikan. Sedangkan faktor penghambat secara internal adalah kemampuan penyidik yang masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran operasional dan tidak optimalnya dukungan yang diberikan oleh Polda Bengkulu. Sedangkan secara eksternal adalah petunjuk JPU yang tidak konsistenserta berubah-ubah mengakibatkan penyidikan terhadap kasus pembalakan liar menjadi terhambat. Atas hasil penelitian itulah,maka saran yang diberikan adalah diselenggarakannya pendidikan kejuruanmengenai masalah illegal longging bagi penyidik, penambahan sarana dan prasarana yang digunakan penyidik dalam menangani kasus illegal longging, meningkatkan anggaran operasional yang digunakan untuk melakukan penyidikan, dan melakukan koordinasi secara rutin dengan Kapolda Bengkulu terkait penanganan kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya illegal Longging.