Penanganan unjuk rasa anarkis oleh Sat PHH Brimob Polda Sumbar dalam mewujudkan kamtib

Skripsi ini diangkat dari adanya latar belakang kasus unjuk rasa merupakan bagian dari ekspaesi kebebasan menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi di negeri ini . Namun dalam kenyataannya tidak semua kegiatan unjuk rasa dilakukan dengan damai namun ada yang bersifat anarkis. Atas kondisi inilah maka dibutuhkan upaya penanganan, dimana salah satunya oleh Satuan PHH Brimob Polda Sumatera Barat. Penelitian ini difokuskan kepada prosedur penanganan unjuk rasa anarkis yang dilakukan Satuan PHH Brimob Polda Sumatera Barat, kegiatan pelayanan yang diberikan serta faktor yang mempengaruhi kegiatan pelayanan Satuan PHH Brimob Polda Sumatera Barat dalam menanganiunjuk rasa anarkis yang terjadi di wilayah hukumnya. Teori yang digunakan adalah Teori Manajemen Operasional Kepolisian. Teori Pengambilan Keputusan, Teori Peran, Konsep Pelayanan, Konsep Pengendalian Masa, Konsep Brimob Polri dan Konsep Anarkis. Penelitian dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peosedur penanganan unjuk rasa dilakukan berdasarkan Protap/15/XII/1998 dan Satuan PHH Brimob Polda Sumbar telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Protap tersebut., sehingga memcerminkan pelayanan kepada masyarakat, adanya prosedur tersebut maka penanganan aksi unjuk rasa anarkis dapat berlangsung dengan maksimal dan sesuai harapan masyarakat. Kegiatan pelayanan unjuk rasa anarkis dilakukan Satuan PHH Brimob dengan metode preventif, represif untuk preventif dan represif penuh. Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan sudah berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur . Faktor internal yang mempengaruhi pelayanan penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Satuan PHH Brimob Polda Sumatera Barat pertama mencakup adanya ketentuan hukum sebagai piranti lunak, kemampuan menyiapkan personil dan pergeseran petugas yang kurang maksimal, keterbatasan sarana dan prasarana . Sedang faktor eksternal adalah luasnya lokasi kesuruhan massa, besarnya jumlah, adanya isu tuntutan HAM dan lemahnya deteksi dini menyebabkan kerusuhan massa tidak dapat dicegah sejak dini. Kesimpulan bahwa dalam pelayanan kasus unjuk rasa yang bersifat anarkis oleh Satuan PHH Brimob Polda Sumbar berpedoman pada protap 15/XII/1998 dengan metode preventif, represif untuk preventif dan represif penuh. Oleh karena itu disarankan : 1) perlunya sosialisasi protap/15/XII/1998, 2) Perlunya mengedapankan tindakan yang bersifat persuasif dengan mengutamakan negoisasi dan dialogis, 3) Perlunya pemberian Dikjur dan penambahan sarana/prasarana.