Pelaksanaan penahanan tersangka wanita oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polri Resor Lampung Tengah

<p>Penahanan merupakan salah satu upaya paksa dalam kegiatan penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pohl) merupakan perbuatan yang mengekang kebebasan seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana / kejahatan dan dapat melanggar hak asasi manusia.Demikian halnya dengan penahanan terhadap tersangka wanita,hal tersebut disebabkan kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan penahanan dan pemenuhan hak asasi wanita yang dilindungi serta adanya kerawanan terhadap tersangka wanita menjadi korban pelecehan dan kekerasan dalam pelaksanaan penahanan. <p>Permasalahan yang diangkat penults adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Penahanan Tersangka Wanita oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Pohl Resor Lampung Tengah ? dan untuk mempermudah arah pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 1)Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penahanan tersangka wanita yang diterapkan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? dan 2) Bagaimanakah pemenuhan hak-hak tersangka wanita dalam pelaksanaan penahanan di Polres Lampung Tengah ? <p>Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada bulan Mei 2008 ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif naratif Informasi atau data berasal Intel Dasar Polres Intelijen Polres Lampung Tengah dengan didukung dokumen-dokumen, surat-surat, dan foto-foto. Teori dan konsep yang penulis gunakan dalam pembahasan antara lain : Teori Manajemen Terry untuk membahas Pelaksanaan Penahanan Tersangka Wanita di Polres Lampung Tengah, Teori Pelayanan, Konsep HAM, dan Konsep Penahanan. <p>Peneliti menemukan adanya pelaksanaan perawatan tahanan di Polres Lampung Tengah oleh Satuan Reskrim bukan oleh Sub Bag Wattah. Penulis menyarankan dalam pelaksanaan penahanan hares lebih memperhatikan hak asasi wanita, dilihat dari hak khusus dikarenakan fungsi reproduksi wanita dan dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka wanita dengan memperhatikan prinsip legalitas,nesesitas dan proporsionalitas sehingga penahanan terhadap wanita memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam dari penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan sebagai pelayan masyarakat termasuk tahanan wanita perlu adanya petugas jaga tahanan Polisi Wanita dalam penjagaan dan pengawasan tahanan wanita di Polres Lampung Tengah.