Penegakan hukum terhadap penambangan pasir darat ilegal di kecamatan Ngoro kabupaten Mojokerto oleh sat reskrim Polres Mojokerto

<p>Latar belakang masalah penelitian diangkat dari adanya kasus penambangan pasir darat ilegal. di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Mojokerto. Tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui dan memahami latar belakang terjadinya penambangan pasir darat ilegal dan penegakan hukumnya oleh Sat Reskrim Polres Mojokerto serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian menggunakan metode studi kasus, dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. <p>Untuk membahas latar belakang terjadinya penambangan pasir darat ilegal dengan menggunakan rational choice theori dan social bond theory, untuk membahas pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal oleh Sat Reskrim Polres Mojokerto dengan menggunakan teori manajemen, dan untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan pasir darat ilegal dengan menggunakan konsep penegakan hukum. <p>Dalam temuan ini, bahwa latar belakang terjadinya penambangan pasir darat ilegal di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara tradisional merupakan penyimpangan terhadap Undang-undang No. 11 tahun 1957 tentang ketentuan pokok penambangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perilaku menyimpangan ini dilatarbelakangi oleh tingginya harga pasir, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang banyak menggantungkan kehidupannya dari sumber daya alam, kondisi budaya masyarakat setempat, kurangnya wawasan masyarakat terhadap lingkungan hidup. <p>Penegakan hukum terhadap penambangan pasir yang telah merusak lingkungan hidup di Kecamatan Ngoro Kab.Mojokerto yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Mojokerto didahului dengan tindakan pre-emtif, preventif dan represif Sat Reskrim dalam tindakan represif melakukan proses penyidikan sampai kasus tersebut dinyatakan P.21 dan berkas perkara, barang bukti dan tersangka diserahkan kepada Penuntut Umum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Sat Reskrim dalam penegakan hukum terhadap penambangan pasir darat tanpa izin yaitu faktor hukumnya sendin , faktor penegak hukum, falctor sarana dan fasilitas, faktor masyarakatnya dan faktor kebudayaan. <p>Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, maka disarankan sebagai berikut: 1) Perlunya pihak Sat Reskrim Polres Mojokerto bekerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan pemahaman melalui penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, 2) Perlunya ditinjau kembali SK 123 tahun 1997 karena telah menimbulkan kecemburuan sosial, 3) Perlunya Para aparat penegak hukum tanpa pandang bulu menerapkan Undang-Undang tentang Pertambangan dan Lingkungan Hidup, 4) Perlunya Sat Reskrim melakukan peningkatan SDM, sarana/prasarana dan anggaran.