Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan dengan trawl oleh Polres Bone

<p>Latar belakang permasalahan maraknya penggunaan trawl di wilayah perairan Kabupaten Bone yaitu kekayaan sumber daya perairan yang memiliki potensi laut yang cukup besar, selain peningkatan kebutuhan masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai makanan sehari-hari, upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan maka diperbolehkan penggunaan trawl untuk menangkap ikan di laut.. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan trawl tersebut maka dikeluarnya Keppres No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan penggunaan trawl yang terdapat pada pasal 1 ayat (1). Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor maraknya nelayan menggunakan trawl, penegakan hukum oleh Polres Bone dan kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum. <p>Skripsi menggunakan teori detterence, teori strained, teori manajemen, dan beberapa konsep yang mendukung penulisan skripsi. Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adaiah pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan. Sedangkan sumber data/informasi yaitu Kapolres Bone, Kabag Ops, Kabag Min, Kabag Binamitra, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, pelaku, tokoh, masyarakat, masyarakat nelayan dan pejabat DKP. Teknik pengumpulan data melalui pemeriksaan dokunen, wawancara dan observasi serta teknik analisis data yaitu analisis deskriptif. <p>Temuan penelitian meliputi gambaran umum daerah penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Bone meliputi sumber daya perikanan, kondisi nelayan di Kabupaten Bone dan situasi kesatuan Polres Bone. <p>Pembahasan dalam penelitian ini yaitu meliputi faktor-faktor maraknya penggunaan trawl oleh para nelayan dikaitkan dengan teori Stained yaitu dalam bentuk innovation dimana pelaku menggunakan trawl dengan harapan dapat merubah taraf hidup mereka walaupun cara-cara yang mereka lalukan melanggar hukum (tidak sah). <p>Sedangkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bone meliputi : penegakan hukum secara (1) preemtif meliputi penyuluhan dan penggalangan kepada masyarakat, (2) preventif meliputi patroli wilayah perairan, (3) represif kepolisian meliputi penanganan kasus yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Bone yaitu fungsi penyidikan. Bidang represif tersebut jika dikaitkan dengan teori detterence maka proses penyidikan tersebut sudah memenuhi unsur ketanggap segeraan, sanksi hukum dan kepastian hukum. <p>Menganalisa kendala-kendala dalam penegakan hukum penangkapan ikan dengan trawl dikaitkan dengan teori manajemen 6 M maka terbagi dalam kendala internal dan kendala ekstemal. Kendala internal meliputi kuantitas dan kualitas personal, sarana dan prasarana pendukung serta anggaran operasional. Sedangkan faktor eksternal meliputi : peraturan perundang-undangan, budaya masyarakat, keadaan alam, dan koordinasi. <p>Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa maraknya penggunaan trawl di wilayah hukum Polres Bone karena rendahnya pendapatan dan pendidikan masyarakat. Sedangkan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bone selama ini kurang maksimal. Namun disisi lain dalam penegakan hukum tersebut menemui kendala-kendala diantaranya keterbatasan personel, sarana dan perasarana, budaya masyarakat, kondisi alam, perundang-undangan dan kurangnya koordinasi.