Cover tidak tersedia
- Judul
- Penanganan terpadu illegal logging di kabupaten Bengkulu Utara
- Pengarang
- Sutrisno H.R.
- No. Panggil
- 46-07-108
- Penerbit
- PTIK
- Tahun
- 2007
- Subjek
Metadata Lengkap
| 090No. Panggil Setempat | 46-07-108 |
|---|---|
| 100Entri Utama Nama orang | 134 |
| 245Judul Utama | Penanganan terpadu illegal logging di kabupaten Bengkulu Utara |
| 100aNo. Mahasiswa | 5497 |
| 260aTempat Terbit | Jakarta |
| 260bPenerbit | PTIK |
| 260cTahun Terbit | 2007 |
| 300Deskripsi Fisik | xii, 106 p. : ill. ,30 cm |
| 500Catatan Umum | |
| 504Catatan Bibliografi | |
| 520Abstrak | <p>Potensi kekayaan hutan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, selain untuk meningkatkat kesejatraan juga memiliki tiga fungsi dasar, yaitu melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis satwa, tumbuhan dan ekosistem, dan menyediakan sumberdaya hayati dalam pemanfaatan secara berkelanjutan. Dengan upaya Penegakan hukum dan pencegahan illegal logging melalui penanganan terpadu, diharapkan tim terpadu dapat menjalankan ketiga fungsi dasar tersebut. Selain itu tim juga dapat menertibkan peredaran hasil hutan dan memproses sampai tuntas sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan kepastian hukum terhadap pelaku. <p>Illegal logging, yang terjadi di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain: kondisi ekonomi masyarakat golongan tertentu yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, ada oknum aparat yang bekerjasama dengan pengusaha, lemahnya penegakan hukum, bentuk batas yang tidak logis, tidak ada pal batasnya, rusak dan hilang, dan kurangnya informasi masyarakat tentang Kawasan hutan yang dilindungi yang meliputi batas-batas, manfaat hutan dan akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar. <p>Pelaksanaan secara tehnis kehutanan tampaknya sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk menyalamatkan sumber daya hutan yang tersisa. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dan lemahnya penegakan hukum serta rendahnya mentalitas aparat terhadap tindak kejahatan illegal lagging, agar dapat menenggulangi pembalakan ini maka dibentuklah tim terpadu dalam memberantas penebangan kayu illegal dan peredarannya. <p>Agar upaya pemberantasan illegal logging berjalan dengan optimal, tidak tumpang tindih dan terprogram maka diperlukan manajemen. Dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan illegal logging oleh tim terpadu dengan mengunakan 3 (tiga) metode yaitu pertama metode pre-emtif melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap warga masyarakat di sekitar hutan_ kedua metode preventif dilaksanakan melalui patroli jalan kaki maupun gunakan kendaraan dan ketiga metode represif dengan melakukan tindakan operasi pemberantasan illegal logging baik skala kecil maupun besar. <p>Dalam pelaksanaan tugas tim terpadu tidak bisa hindari kondisi lingkungan rill yang diluar perkiraanljangkauan dan masih memerlukan kebijaksanaan lebih lanjut. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan oprasi terpadu, ada 2 (dua) kendala yaitu kendala internal meliputi terbatasnya saranalprasarana dan minimnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan operasi terpadu. Selanjutnya kendala eksternal meliputi kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Balai INKS dan BKSDA), faktor geografis yang sulit ditempuh dalam penindakan illegal logging dan kurangnya partisipasi masyarakat. |
| 528Abstrak Bahasa Lain | |
| 650Subjek Topik | |
| 653Kata Kunci | |
| 700Entri Tambahan Nama Orang | Parsudi Suparlan, M. Said Saile |
| 700cPeran Entri Tambahan Nama Orang | Penguji, Pembimbing |
| 850Lembaga Pemilik | |
| 852Lokasi |
Eksemplar / Ketersediaan
| No. Panggil | No. Induk | Barcode | Status |
|---|---|---|---|
| 46-07-108 | 46-07-108 | 46-07-108 | TERSEDIA |
Abstrak
<p>Potensi kekayaan hutan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, selain untuk meningkatkat kesejatraan juga memiliki tiga fungsi dasar, yaitu melindungi sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis satwa, tumbuhan dan ekosistem, dan menyediakan sumberdaya hayati dalam pemanfaatan secara berkelanjutan. Dengan upaya Penegakan hukum dan pencegahan illegal logging melalui penanganan terpadu, diharapkan tim terpadu dapat menjalankan ketiga fungsi dasar tersebut. Selain itu tim juga dapat menertibkan peredaran hasil hutan dan memproses sampai tuntas sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera dan kepastian hukum terhadap pelaku. <p>Illegal logging, yang terjadi di Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain: kondisi ekonomi masyarakat golongan tertentu yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, ada oknum aparat yang bekerjasama dengan pengusaha, lemahnya penegakan hukum, bentuk batas yang tidak logis, tidak ada pal batasnya, rusak dan hilang, dan kurangnya informasi masyarakat tentang Kawasan hutan yang dilindungi yang meliputi batas-batas, manfaat hutan dan akibat yang ditimbulkan dari penebangan liar. <p>Pelaksanaan secara tehnis kehutanan tampaknya sudah tidak bisa lagi diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk menyalamatkan sumber daya hutan yang tersisa. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi dan lemahnya penegakan hukum serta rendahnya mentalitas aparat terhadap tindak kejahatan illegal lagging, agar dapat menenggulangi pembalakan ini maka dibentuklah tim terpadu dalam memberantas penebangan kayu illegal dan peredarannya. <p>Agar upaya pemberantasan illegal logging berjalan dengan optimal, tidak tumpang tindih dan terprogram maka diperlukan manajemen. Dan pelaksanaan kegiatan pemberantasan illegal logging oleh tim terpadu dengan mengunakan 3 (tiga) metode yaitu pertama metode pre-emtif melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap warga masyarakat di sekitar hutan_ kedua metode preventif dilaksanakan melalui patroli jalan kaki maupun gunakan kendaraan dan ketiga metode represif dengan melakukan tindakan operasi pemberantasan illegal logging baik skala kecil maupun besar. <p>Dalam pelaksanaan tugas tim terpadu tidak bisa hindari kondisi lingkungan rill yang diluar perkiraanljangkauan dan masih memerlukan kebijaksanaan lebih lanjut. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan oprasi terpadu, ada 2 (dua) kendala yaitu kendala internal meliputi terbatasnya saranalprasarana dan minimnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan operasi terpadu. Selanjutnya kendala eksternal meliputi kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (Balai INKS dan BKSDA), faktor geografis yang sulit ditempuh dalam penindakan illegal logging dan kurangnya partisipasi masyarakat.
File Digital
46-07-108.pdf
skripsi/46-07-108.pdf
Mode akses kosong: guest hanya melihat nama file seperti loader.jsp legacy.
Login untuk reservasi, review, dan file digital khusus anggota.
QR Koleksi
Pindai untuk membuka halaman koleksi ini.
Sitasi Cepat
APA
134; Parsudi Suparlan, M. Said Saile. (2007). Penanganan terpadu illegal logging di kabupaten Bengkulu Utara. Jakarta : PTIK
Format lainnya
Review Disetujui
Belum ada review.