Peranan Polres Lampung Tengah dalam penegakan hukum untuk menanggulangi illegal logging

<p>Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi kawasan hutan seluas 39.000 ha dimana dari jumlah luas tersebut dibagi menjadi luas hutan produksi dan hutan lindung. Salah satu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Lampung Tengah adalah terjadinya penebangan kayu secara illegal terhadap kayu jenis Tenam dan kayu jenis lainnya yang dilindungi. Praktik illegal logging tersebut terjadi di daerah kawasan hutan lindung yang berada di Reg. 7 Hutan Suaka Marga Satwa Cabang, Reg 22 Hutan Way Waya dan Reg 38 Hutan Kawasan Kota Agung Utara. Penebangan liar ini dikarenakan oleh salah satu faktor budaya masyarakat yang menjadikan hutan adalah sumber lapangan kerja sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan melepaskan diri dari tekanan sosial. Dengan melakukan illegal logging dapat menghasilkan uang yang cukup besar. <p>Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat adalah dengan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen atas data yang memiliki hubungan yang relevan terhadap permasalahan penelitian. <p>Rumusan masalah skripsi ini meliputi: (1) bagaimana praktik illegal logging dan factor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal logging di wilayah hukum Polres Lampung Tengah, (2) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Lampung Tengah (3) Hasil yang dirasakan setelah dilakukan upaya penegakan hukum. <p>Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Strain dari Robert K Merton, teori detterence dari Emile Durkheim, konsep Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto dan konsep manajemen dari Stoner. <p>Melihat terjadinya kegiatan penebangan liar yang tiap tahunnya terjadi serta Polres Lampung Tengah merupakan Polres yang baru, maka Polres Lampung Tengah memilih untuk melakukan tindakan represif dalam upaya penegakan hukum yang dilakukannya. Tindakan represif ini dilakukan oleh Sat Reskrim di bawah pengawasan langsung dari KaPolres. Dengan melakukan upaya represif Polres Lampung Tengah selama tahun 2005 sampai dengan 2006 telah melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku illegal logging. Upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan secara tegas melalui sistem peradilan pidana terhadap para pelaku penebangan liar. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya juga mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya seperti yang berasal dari intern Polri dan ekstern Polri. <p>Hasil penelitian ini diajukan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi dari penulis yaitu perlunya Polres Lampung Tengah menambah jumlah personal dan melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas sumber daya penyidik dengan pendidikan kejuruan illegal logging, menindak tegas kepada para pelaku penebangan liar dan oknum aparat penagak hukum yang menjadi backing, dan meningkatkan kordinasi melalui kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku.