Penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka di pasar burung pramuka

Satwa langka atau satwa yang dilindungi adalah satwa liar yang kelestarian dan keberadaannya di dalam habitatnya dilindungi oleh negara karena jumlahnya yang semakin menurun secara besar-besaran setiap tahunnya. Guna melindungi kelangsungan hidup satwa-satwa langka tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia, pemerintah RI telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pengawetan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Saat ini, praktik perdagangan satwa langka sudah semakin marak sehingga dipandang perlu untuk melakukan tindakan penyidikan dengan manajemen penyidikan yang khusus, baik dan terpadu. Sangat disadari bahwa penanganan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka memerlukan sinergisitas dari segenap unsur yang ada, dan bukan hanya merupakan tanggung jawab pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab Polri. Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian, Polri berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Namun hingga saat ini belum ada suatu kebijakan teknis operasional yang secara khusus mengatur mengenai penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka. Kebijakan teknis operasional tersebut sangat diperlukan karena kebijakan yang diterbitkan oleh unsur pimpinan Polri sangat menentukan dan mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dan PPNS. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (field research) berupa analisis yuridis empiris- sosiologis. Pembuatan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik perdagangan satwa langka yang terjadi di Pasar Burung Pramuka, untuk memahami ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, untuk memperoleh gambaran tentang proses penyidikan menurut peraturan perundangan yang ada, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka, dan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuatan kebijakan teknis operasional yang lebih khusus mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka sehingga menghasilkan tesis yang memenuhi syarat akhir Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.