Himpunan peraturan perundang-undangan telematika

Perubahan lingkungan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat dan telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang telekomunikasi perlu dilakukan. Hal tersebut telah menjadi kebutuhan nyata mengingat meningkatnya kemempuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi penguasaan teknologi komunikasi dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan. pengaduan. pengawasan, dan pengendalaian dengan mengikutsertakan masyarakat. Sebagai acuan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi hukum dan telematika, Dalam mengikuti perkembangan hukum telematika saat ini, pada buku ini disajikan himpunan peraturan perundang-undangan telematika yang berlaku saat ini. Buku ini juga mewtrupakan suplemen dari buku kompilasi hukum telematika yang telah diterbitkan sebelumnya. Peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam buku ini yang terkait dengan telematika antara lain: * Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. * Undang-undang Nomor 11 tahun 1985 Tentang pengesahan Konvensi Telekomuikasi Internasional. * Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok earsipan. * Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang dokumen Perusahaan. * Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 serah simpan karya cetak dan karya rekam. * Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran * Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. * Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentanng Perfilman.