Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) LEMDIKLAT POLRI
Sosial Media
Akun Anggota Petugas
Menu

Sitasi

Lima undang-undang RI 1999: perlindungan konsumen, jasa konstruksi, pencabutan UU No.11/PNPS/Th 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, perubahan kitab UU hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme - Indonesia.[Undang-undang, peraturan,dll] - 23745 - 342.02 - - Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999

Kembali ke Katalog Lima undang-undang RI 1999: perlindungan konsumen, jasa konstruksi, pencabutan UU No.11/PNPS/Th 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, perubahan kitab UU hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

APA Format

20577. (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999). Lima undang-undang RI 1999: perlindungan konsumen, jasa konstruksi, pencabutan UU No.11/PNPS/Th 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, perubahan kitab UU hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. :

MLA Format

20577. Lima undang-undang RI 1999: perlindungan konsumen, jasa konstruksi, pencabutan UU No.11/PNPS/Th 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, perubahan kitab UU hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. : , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999

Chicago Format

20577. Lima undang-undang RI 1999: perlindungan konsumen, jasa konstruksi, pencabutan UU No.11/PNPS/Th 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, perubahan kitab UU hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. : , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999

Australian/Harvard Format

20577. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999. Lima undang-undang RI 1999: perlindungan konsumen, jasa konstruksi, pencabutan UU No.11/PNPS/Th 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, perubahan kitab UU hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.