Sejarah perjalan Komnas HAM menunjukkan bahwa lembaga ini tidak berada pada ruang hampa, akan tetapi berada pada ranah dimana terjadi pola relasi antara berbagai kekuatan ekonomi, politik dan social. Oleh karenanya keberadaan Komnas Ham selalu muncul kepermukaan sebagai manifestasi dari tugas pokok dan fungsinya yang diatur didalam undang-undang dan berbagai peraturan yang terkait. Meskipun demikian, faktor-faktor external seperti kondisi ekonomi, politik dan social mempengaruhi secara signifikan terhadap keberadaan lembaga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika dilihat masih tingginya pengaduan ke KOMNAS HAM terkait penghormatan hak-hak sipil dan politlik dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masih menunjukan bahwa para penyelenggaraan negara belum menjadikan nilai-nilai HAM sebagai bagian integral dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka Mayoritas korban-korban pelenggaran aHAM adalah kelompok gras root yang kurang memilikli akses politik dan ekonomi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Factor lain yang diyakini secara linier berhubungan dengan tingginya pelanggaran terhadap masyarakat adalah Globalisasi. Globalisasi dapat dilihat sebagai sistem yang ingin membawa satu dunia kedalam satiu sistem ekonomi dunia yang berhasil, menginisasi politik internasional dan kebudayaan yang dapat diterima semua pihak. Lebih jauh, era post Globalisasi yang diinginkan adalah harmonisasi politik dan kebudayaan serta bangunan sistem eknomi yang terintegrasi dalam pasar bebas yang universal.