Kehausan memahami Ilmu Pemerintahan telah mendorong sejumlah sarjana dan praktisi pemerintahan mengembangkan sejumlah konsep lama dan baru untuk didudukan dalam khasanah perkembangan Ilmu Pengetahuan modern. Hal itu tentu saja didorong oleh kebutuhan terhadap permasalahan yang muncul di setiap masa. Tak pelak lagi, polemik sebagai indikasi awal bagi penajaman konsep dan pemikiran di antara mereka telah melahirkan berbagai pilihan argumen yang secara konseptual maupun teoretis relatif dapat digunakan. Sayangnya, kesadaran hakiki tentang makna pemerintahan itu sendiri seringkali raib begitu saja sehingga penalaran pada tingkat praktik kehilangan alasan tentang mengapa sebuah pemerintahan harus dihadirkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Ketika pemerintahan dalam kondisi abnormal, hampir tidak ada masyarakat yang menyukai pemerintahan, bahkan pemerintahan dianggap gejal yang perlu 'dilenyapkan' sekalipun pada akhirnya pemerintahan baru mereka hadirkan dengan alasan apapun. Lebih dari itu, sekalipun pemerintahan mengalami pembiasan, bahkan merepresentasikan perilaku yang paling ekstrem, tidak sedikit masyarakat yang berharap pada pemerintahan tersebut untuk tetap eksis bagi masa depan kelompok yang diuntungkan. Sebaliknya, ketika pemerintahan dalam suasan normal, tak ada satupun yang menyadari betapa relasi - relasi yang terjadi antara pemimpin dengan rakyatnya merupakan upaya untuk menguatkan sentimen moral sekaligus kebutuhan yang dihadirkan atas apa yang mereka idamkan sejak awal. Pemerintahan dalam hal ini, sekalipun dirasakan ada, terkadang tak ada satupun yang merasa peduli dengannya. Pemerintahan merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu. Kesan terhadap pemerintahan yang hadir atas dasar kebutuhan dan lahir bersamaan dengan keinginan masyarakatnya pada akhirnya akan sangat tergantung pada perilaku dengan keinginan masyarakat yang akan membentuk sebuah pilihan atas sistem yang akan dianutnya, apakah totaliter, otoriter maupun demokratis.