Kedudukan dan proses manajemen SDM para pejabat negara ini lebih bersifat konstitusional, politis dan yuridis formal daripada administratif manajerial. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali sifat - sifat pada jabatan negara itu yang menghendaki administrasi dan manajemen SDM. Sekalipun memang mungkin, tidak ada orang sampai saat ini yang memandang dan menggunakan anggapan yang demikian itu. Sampai saat ini memang benar, umumnya orang berbicara soal manajemen SDM hanya terbatas kepada soal - soal yang berkenaan dengan karyawan pemerintah atau perusahaan dalam hubungan seperti majikan dan buruhnya. Menurut yang terakhir ini terkandung suatu pengertian, bahwa manajemen SDM adalah sama dengan perburuhan pada dunia perusahaan industri atau dengan kekaryaan pada dunia pemerintahan dan dunia perusahaan jasa. Namun, apakah benar seperti itu ? Dalam buku yang terdiri 7 bab ini mencoba mengkaji tentang hal yang berhubungan dengan administrasi dan SDM. Dari bab 3 sampai dengan bab 6 penulis mencoba menerapkan beberapa unsur dari kerangka pikir manajemen SDM itu terhadap kelompok - kelompok yang merupakan SDM pemerintah Indonesia. Pada bagian akhirnya membicarakan tentang Korpri.