Penanganan dan pengamanan konflik yang dilakukan oleh pihak Polres tanjung Jabung Barat untuk merngamankan dan mencari jalan penyelesaian terhadap konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. WKS tersebut sudah cukup baik. Akan tetapi pada kenyataannya aksi-aksi pendudukan lahan dimulai dari aksi damapi sampai dengan anarkis masih saja terjadi antara masyarakat dengan pihak PT. WKS di lokasi perkebunan. Oleh karena sebab itu, maka penulis ingin mengetahui sampai sejauh mana peran pihak Polres Tanjung Jabung Barat dalam menangani dan mengamankan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT. WKS melalui proses-proses yang akan dilalui.