Reformasi Polri merupakan salah satu komponen penting dalam birokrasi sektor keamanan di Indonesia, sebab pembenahan terhadap lembaga ini akan terkait dengan kelembagaan sistem peradilan pidana dan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengorganisasian Polri secara sentralistik memiliki konsekuensi seluruh tanggungjawab pemolisian di Indonesia berada pada tangan Mabes Polri. Dengan kata lain, Mabes Polri merupakan penanggung jawab bagi seluruh performance keamanan di Indonesia. Namun dalam praktek berbagai masalah organisasi yang terjadi di kesatuan bawah sering tidak terpecahkan oleh kesatuan atas. Dihadapkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat poli etnik, tantangan yang dihadapi Polri tentu memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap etnik. Apalagi menyangkut geografi yang luas dan terdiri dari banyak puau. Kondisi ini menuntut spesifikasi organisasi untuk mengatasi tantangan yang memiliki karakter berbeda-beda.