Abstrak
Dengan mengambil judul "Peran Sat Intelkam Polres Sidoarjo Dalam Mendukung Upaya Polres Sidoarjo Dalam Mengantispasi Gejolak Sosial Pada Masyarakat Korban Lumpur Lapindo", peneliti bertujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana Satuan Intelkam Polres Sidoarjo melakukan pekerjaannya dalam memperoleh informasi untuk Polres Sidoarjo, untuk dapat dijadikan informasi awal dalam mengantisipasi gejolak sosial pada korban lumpur Lapindo. Untuk mengetahui kegiatan intelijen dalam mendukung upaya Polres Sidoarjo dalam mengantisipasi gejolak sosial korban lumpur Lapindo. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi balk faktor interen maupun eksteren dan apa penghambat dan pendukungnya. Dalam melakukan analisa, peneliti menggunakan teori dan konsep yaitu, Teori Manajemen Peter F. Drucker (1954), konsep teori manajemen Henri Fayol yang telah banyak dituangkan dalam konsep Manajemen Operasional Polri (Skep Kapolri No.Pol.: SKEP 1187 I IV / 1989), Pola 7 Iangkah kegiatan operasional Intelijen, konsep teori komunikasi Goldhaber dan konsep teori kerjasama Roucek dan Warren Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Jadwal penelitian mulai tanggal 9 Juni 2009 sampai dengan 23 Juni 2009, di wilayah hukum Polres Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terjadinya gejolak sosial pada masyarakat korban lumpur lapindo Sidoarjo disebabkan karena adanya kerugian yang diterima oleh korban lumpur Lapindo baik itu secara lahiriah maupun psikologis. Faktor-Faktor yang mempengaruhi yaitu, sarana dan prasarana terbatas, anggaran terbatas, jumlah personil secara kualitas kurang memadai. Dad hasil penelitian yang dilakukan, peneliti merekomendasikan bahwa, pelaksanaan tugas intelijen dalam mengantisipasi gejolak sosial pada korban lumpur Lapindo masih kurang optimal. Berdasarkan Teori Manajemen Peter F. Druker sebagaimana telah banyak dituangkan dalam konsep Manajemen Operasional Polri, dalam mengantisipasi gejolak sosial pada korban lumpur Lapindo mengacu pada hasil kegiatan intelijen harus dilaksanakan dengan menyusun rencana pelaksanaan tugas, menentukan kekuatan personil, materiil dan anggaran. Kurangnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan intelijen tidak berjalan dengan baik. Untuk itu sangat diperlukan adanya manajemen dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau tugas, terutama pengawasan dan pengendalian sehingga apa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan tugas bisa tercapai.