Skripsi ini adalah tentang peran Satuan Samapta Potres Tuban dalam menangani unjuk rasa yang menyebabkan konflik antara Satuan Samapta Polres Tuban dengan para pengunjuk rasa yang tidakpuas terhadap hasii pelaksanaan Pilkada Tuban, perhatian utama dalam kajian skripsi ini adalah terjadinya unjuk rasa massa pendukung calon Bupati Tuban yang kalah dalam pelaksanaan Pilkada sehingga menimbulkan konflik, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya unjuk rasa yang menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan pada dasarnya untuk mengetahui dan memahami konflik yang terjadi dalam penangana unjuk rasa hasii pelaksanaan Pilkada Tuban yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Tuban. Rancangan penelitian yang digunakan adalah mengunakan pendekatan kualitatif dengan mengunakan metode penelitian studi kasus. Adapun teori yang digunakan dalam pembahasan adalah Teori Konflik menurut Webster, Teori Tingkah Laku dari Neil Smelser, Teori Resolusi konflik dari Fisher, Teori Peran dan Status Menurut Paul B.Horton, Konsep Manajemen, Teori Kepemimpinan menurut Fiedler, Manajemen Operasional Samapta POLRI Terjadinya unjuk rasa yang menimbulkan konflik dalam pelaksanaan Pilkada Tuban adalah adanya perbedaan kepentingan antara massa pengunjuk rasa pendukung calon Bupati yang kalah dengan satuan Samapta Polres Tuban. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya unjuk rasa yang terapresiasi dalam konflik antara massa pendukung calon Bupati Tuban yang kalah dalam pelaksanaan Pilkada dengan anggota Satuan Samapta Polres Tuban di depan Kantor KPUD Tuban dalam pelaksanaan pengumuman pemenang Pilkada : 1) Adanya factor pendorong secara structural; 2) Adanya faktor ketegangan structural; 3) Adanya faktor penyebaran kepercayaan; 4) Adanya faktor pemicu 5) Adanya kemampuan mobilisasi; 6) Adanya faktor bekerjanya pengendalian social. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah adanya unjuk rasa yang menimbulkan konflik antara massa pendukung calon Bupati Tuban yang kalah dalam pelaksanaan Pilkada dengan anggota Satuan Samapta Pokes Tuban, adapun penyelesaian masalah di netralisir oleh Polres tuban agar tidak terjadi konflik terbuka maka digunakan diskresi kepolisian untuk menciptakan keamanan. Dalam penanganan unjuk rasa ini, disarankan perlu adanya petunjuk perorangan yang jelas dalam penaganan unjuk rasa, standarisasi, bagi anggota Satuan Samapta Polres Tuban agar selalu slap dalam menangani unjuk rasa.